Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Makassar

SAFITRI, Raden, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil pada Bank Pembangunan Daerah Makassar dengan jaminan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan Bank Pembangunan Daerah Makassar dalam proses penyelamatan dan penyelesaian kredit tersebut debitur yang wanprestasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, perlu didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Makassar, dengan responden dari pihak bank diwakili oleh kepala bagian legal dan pihak nasabah yang diambil dengan cara purposive sampling. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis, hasil penelitian dianalisis kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh Bank Pembangunan Daerah Makassar kepada para nasabahnya, yang utamanya golongan ekonomi lemah adalah melalui 4 (empat) tahap. Adapun untuk jaminan yang dibebankan oleh debitur berupa hak atas tanah yang belum terdaftar, maka Bank Pembangunan Daerah Makassar dalam mengajukan penawaran kredit (offering letter) kepada calon debitur, mengajukan syarat (covenant) agar debitur bersedia mengurus pendaftaran tanah sekaligus juga pendaftaran hak tanggungannya pada saat penandatanganan dan pencairan fasilitas kredit pada Notaris PPAT yang ditunjuk oleh Bank. Upaya penyelesaian yang digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Makassar dalam proses penyelamatan dan penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi yaitu untuk tindakan penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan tindakan penyelamatan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan tindakan penataan kembali (restructuring). Untuk penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan menggunakan jalur hukum seperti : penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan penyelesaian melalui PUPN/DJPLN. Selain itu juga diperlukan kesadaran dari pihak yang terkait langsung (debitur).

This research is meant to know conferral implementation of small industry credit wih resposibility rights guarantee at Bank Pembangunan Daerah Makassar and Bank Pembangunan Daerah Makassar effort in course of saving solution of credit to debitor which is wanprestasi. This research has the character of normative juridical that is relied on research of bibliography, but to equip obtained data from research of bibliography require to be supported with field research. This research is conducted in Bank Pembangunan Daerah Branch Makassar, with responder from bank sede deputized by legal superintendent and from client side, which is taken by sampling random purposive. Report result of this reseach have the character of analisysis descriptive, results of this research are analyzed and then are described. Result of research indicate that conferral implementation of Smal Industry Credit (KUK) by Bank Pembangunan Daerah Makassar ti all its client, ist prima facie of economic faction weaken is to pass through four phase. as for burdensome guarantee by debitor in the from land rights which not yet enlisted, Bank Pembangunan Daera Makassar in credit tender (offering letter) to debitor candidate, raising condition (covenant) so that debitor ready to manage land registry at the same time also registration of its resposibility rights at the time of and signing liquefaction of credit facility at PPAT showed by bank. The solving effort which is used by Bank Pembangunan Daerah Makassar in course of and saving solution of credit if wanprestasi debitor, that is for the saving action of credit can be done with reverting saving action (rescheduling), reverting conditions (reconditioning) and reverting settlement action (restructuring). For solving the complication credit is conducted by using law band like : solving of passing District Court adn solution through PUPN/DJPLN. Besides is also needed by awareness from direct related/relevant party (debitor).

Kata Kunci : Perjanjian Kredit,KUK, Small Industry Credit, Resposibility Rights