Laporkan Masalah

Urgensi Re-Amandemen Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Republikanisme

M. Khairu Mamnun, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat dan menganalisis bagaimana asal-usul dari Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 kemudian mencari tahu apakah Pasal 37 Ayat (5) bertentangan atau tidak dengan prinsip-peinsip republikanisme, lalu mencari perubahan Pasal 37 Ayat (5) yang bagaimana agar pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip republikanisme.

Adapun penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan sifat supervisi-politik. Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian pengumpulan bahan hukum dikerjakan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konseptual, sejarah, dan perbandingan.

Hasil dan pembahasan penelitian mendapatkan dua hal, pertama, Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 cenderung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip republikanisme disebabkan oleh proses pembentukannya, maksudnya, dan ketiadaan saluran partisipasi rakyat. Perumusan Pasal tersebut pada Agustus 2002 hanya terjadi melibatkan perdebatan di internal fraksi-fraksi MPR tanpa adanya keterlibatan rakyat secara langsung, dan penguncianya karena takut akan wacana federalisme dan separatisme sehingga menjadi aturan pembungkam agar kedua wacana tidak muncul lagi tetapi pasal ini rapuh terhadap teknis prosedural amandemen ganda jika MPR ingin mengubah bentuk negara tetapi menutup seluruh jalur formal bagi rakyat dan menyisakan jalan ekstra-konstitusional seperti revolusi untuk mengubah bentuk negara, berbeda dengan apa yang terdapat di Prancsi, Italia, dan Jerman. Kedua, perubahan atas Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan membuka penguncian bentuk negara melalui mekanisme musyawarah publik nasional dan referendum rakyat nasional yang dirancang dengan empat aspek yaitu tahap inisiasi oleh warga negara maupun MPR, tahap penentuan agenda melalui deliberasi tingkat mikro oleh Majelis Warga independen, tahap kampanye melalui deliberasi tingkat makro berupa pendidikan publik ke setiap warga, dan syarat persetujuan mayoritas ganda yang mengharuskan persetujuan mayoritas suara sah secara nasional sekaligus mayoritas pemilih di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

The purpose of this research is to examine and analyze the origins of Article 37 Paragraph (5) conflicts with the principles of republicanism, and formulate how Article 37 Paragraph (5) should be amended to align with the principles of republicanism.

This study is a socio-legal research with a supervision-political nature. The legal materials in this research consist of three types: primary legal materials, secondary legal materials, adan tertiary legal materials, which were collected through library research and analyzed qualitatively using conceptual, historical, and comparative approaches.

The results and discussion of this research reveal two main findings. First, Artice 37 Paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia tends to be incompatible with the principles of republicanism due to its formatian process, irs underlying intent, and the absence of channels for popular participation. The formulation of the article in August 2002 only involved internal debates among factions in the People's Consultative Assembly (MPR) without direct involvement of the people, and its entrenchment was driven by fear of federalism and separatism discourses, turning it into a gag rule to prevent both discourses from re-emerging; however, this article remains vulnerable to the procedural tehnicality of a double amendment if the MPR wishes to change the form of the state, while closing all formal avenues for the people and leaving extra-constitutional means such as revolution as the only way to change the state form, which differs from the practices in France, Italy, and Germany. Second, the amendment to Article 37 Paragraphn (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is carried out by opening the state form entrenchment through the mechanism of national public deliberation and a national popular referendum designed with four aspects: the initiation stage by citizens or the MPR, the agenda-setting stage through micro-level deliberation by an independent Citizens' Assembly, the campaign stage through macro-level deliberation in the form of public education for every citizen, and a double majority approval requirement mandating the approval of both a national majority of valid votes and a majority of voters in more than half of the provinces in Indonesia.

Kata Kunci : Amandemen, Undang-Undang Dasar, Republikanisme

  1. S2-2026-537273-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537273-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537273-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537273-title.pdf