Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan

WIJONARKO, Kurniawan, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Proses kepailitan pada dasarnya merupakan suatu proses bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutang masingmasing kreditur berdasarkan urutan tingkatan prioritasnya. Cara pembagian itu diatur dalam hukum kepailitan (bankrupcy law atau insolvency law). Kreditur-kreditur tertentu yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya adalah kreditur preferren dan kreditur separatis atau secured creditors, sedangkan kreditur-kreditur lainnya itu disebut kreditur konkuren atau unsecured creditors. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dan lain- lain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian pustaka yang didukung oleh penelitian lapangan. Penelitian ini berobjek pada penilaian terhadap kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Kreditur Separatis dalam perkara kepailitan, bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan bagaimana kedudukan hukum Kreditur Separatis jika mengajukan permohonan pailit dalam perkara kepailitan kemudian upaya penyelesaiannya oleh Pengadilan Niaga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Kreditur Separatis tetap dapat menjadi pihak dalam perkara kepailitan mengingat yang dimaksud pihak kreditur dalam perkara kepailitan termasuk juga kreditur separatis. Jadi Kewenangan Pengadilan Nia ga dalam menyelesaikan perkara kepailitan meliputi pula terhadap kreditur separatis.

The bankrupcy process basically is a process how to divide the selling result of debitors properties to pay the credit to each creditor pursuant to the sequence of its priority. The way of that division, arranged in bankrupcy law or insolvency law. Certain creditors prioritized from other creditors are preferred creditor and separate creditor or secured creditors, while that other creditors are called as konkuren creditors or unsecured creditors. Separate creditors are the creditor that have guarantee (guarantee rights) like responsibility rights, hipotek, mortage, fidusia, etc. This research is yuridical and normative, emphasizing at library research and supported by field research. This research aims to research the authority of commercial court to separate creditor in bankrupcy case, this research is descriptive that is to elaborate how legal status of separate creditor if the applies for the bankrupt in bankrupcy case then the effort to resolve the issue in commercial court. The result of this research indicates that separate creditor can become the party in bankrupt case because creditors in bankrupcy case, include separate creditor. So, the authority of commercial court dealing with bankrupcy case, includes separate creditor too.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Separatis, Kewenangan Pengadilan Niaga, Bankrupt, Creditor of Separate, Authority of Commercial Court