Laporkan Masalah

Problematika Pengaturan Deepfake untuk Pornografi Non-Konsensual dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Viktimologi

Rani Azzahra, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan menimbulkan penyalahgunaan deepfake untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi non-konsensual. Hingga saat ini, hukum pidana di Indonesia belum merumuskan perbuatan tersebut sebagai delik tersendiri sehingga penanganannya masih bergantung pada norma yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika formulasi hukum pidana Indonesia terkait deepfake untuk pornografi non-konsensual ditinjau dari perspektif viktimologi, serta merumuskan formulasi hukum pidana yang seharusnya untuk memberikan perlindungan bagi korbannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan didukung oleh wawancara dengan narasumber dari Komnas Perempuan dan SAFEnet. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan tiga parameter viktimologi, yaitu perlakuan adil dan bermartabat tanpa bias korban ideal, perlindungan dari ancaman dan pencegahan reviktimisasi, serta akses keadilan yang cepat, adil, dan terjangkau.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, problematika formulasi hukum pidana Indonesia belum menempatkan persetujuan korban sebagai inti delik sehingga korban berisiko dikriminalisasi. Selain itu, mekanisme penghapusan konten dan perlindungan korban baru dapat diakses ketika konten telah beredar dan bergantung pada inisiatif korban. Akses keadilan juga terhambat oleh proses hukum itu sendiri. Kedua, formulasi yang seharusnya adalah dengan memperluas Pasal 14 UU TPKS agar menjangkau konten seksual hasil rekayasa kecerdasan buatan yang dibuat atau disebarkan tanpa persetujuan, disertai mekanisme penghapusan konten secara administratif yang memiliki batas waktu dan dapat diakses oleh korban tanpa menunggu proses pidana, serta kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan kecerdasan buatan

The development of artificial intelligence has given rise to the misuse of deepfakes to create and spread non-consensual pornographic content. Indonesian criminal law has yet to recognize this conduct as a distinct offense, so such cases are still handled through norms scattered across various law. This research aims to analyze the problems in the formulation of Indonesian criminal law regarding deepfakes for non-consensual pornography from a victimological perspective, and to propose how criminal law should be formulated to protect its victims.

This research is a prescriptive-normative legal study, supported by interviews with informants from Komnas Perempuan and SAFEnet. It employs statute, conceptual, and comparative approaches. The data were analyzed qualitatively using three victimological parameters, fair and dignified treatment free from ideal victim bias, protection from threats and prevention of revictimization, and fair accessible access to justice.

The research leads to two conclusions. First, Indonesian criminal law has not yet placed the victim’s consent at the core of the offense, leaving victims at the risk of being criminalized themselves. Moreover, takedown and victim protection mechanisms only become available once the content has already spread, and they depend on the victim’s own initiative. Access to justice is also hindered by the legal process itself. Second, criminal law should be reformulated by expanding Article 14 of the Concerning Criminal Acts of Sexual Violence to cover AI-generated sexual content created or disseminated without consent. This reformulation should be accompanied by a time-bound administrative content removal mechanism that victims can access without waiting for criminal proceedings, as well as obligations for electronic system providers and AI service providers.

Kata Kunci : Deepfake, Pornografi Non-Konsensual, Viktimologi, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Formulasi Hukum Pidana

  1. S1-2026-497749-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497749-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497749-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497749-title.pdf