Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Yogyakarta

LESTARI, Rika, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Yogyakarta, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau bahan-bahan bacaan, maupun karya-karya ilmiah, menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan yang merupakan data primer dengan cara menetukan lokasi penelitian dan subjek penelitian. Lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta, sedangkan subjek penelitian adalah BPSK Kota Yogyakarta sebagai narasumber dan para pihak yang menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Yogyakarta, yang terdiri dari dua orang konsumen memilih cara mediasi, dua orang konsumen memilih cara arbitrase, dan dua orang pelaku usaha memilih cara mediasi, dua orang pelaku usaha memilih cara arbitrase, sebagai responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Yogyakarta melalui cara mediasi dan arbitrase belum maksimal dilaksanakan. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki karena beberapa faktor, sehingga masih banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun teknis. Hal tersebut didukung oleh rasa kurang puas dari beberapa konsumen dan pelaku usaha dengan hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan di masa yang akan datang BPSK Kota Yogyakarta lebih mensosialisasikan tentang keberadaan BPSK dan hal-hal yang berhubungan dengan cara penyelesaian sengketa baik melalui cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase. Di samping itu pemerintah diharapkan segera merevisi Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menyangkut kewenangan BPSK sebagai suatu lembaga yang mandiri, profesional, dan berwibawa.

The aim of this research is to know the settlement of extra juridical consumer dispute through the Institute of Consumer Dispute Settlement Yogyakarta municipality, and to know the constraints faced by this institute in accomplishing the extra juridical consumer disputes. This research is juridical normative. This research was conducted by examining some literature materials as secondary data by examining and reviewing some book sources, scientific research, reviewing the Act Number 8 of 1999 on the Consumer Protection, and regulations related to the consumer protection, so-called literature study. To support and to equip the given facts, a field research was also carried out as a primary data by determining the site and subject of the research. The research site is Yogyakarta municipality, while the subject of the research is BPSK Yogyakarta municipality as the main source and some parties settling the disputes in Yogyakarta. They fell into two consumers choosing mediation ways, two consumers choosing the way of arbitrations, two producers choosing the way of mediation, and two producers choosing arbitrations, as respondences. The data obtained from both primary and secondary data were analyzed qualitatively by considering the practical data. Then, the data were compared with the given data from the library to draw a conclusion as a set of problems by applying the deductive method. The research result indicated that the settlement of disputes through BPSK Yogyakarta municipality was not optimally executed. Some drawbacks need to be improved due to some factors, in fact the constraints are still met in the field, either juridical, sociological, or technical reasons. Those that are mentioned above are significantly supported by the unsatisfied consumers and producers with the results which were gained from the settlement dispute through BPSK Yogyakarta municipality. The research result showed that in the near future BPSK Yogyakarta municipality will be able to socialize the existence of BPSK and others related to the ways of dispute settlement through conciliation, mediation, or arbitration. Beside that, the government should immediately revise the Acts of Consumers Protection in relation to the authority of BPSK as an independent, professional, and authorized institute.

Kata Kunci : Hukum Bisnis,Perlindungan Konsumen,Sengketa,BPSK, the settlement of consumer dispute, BPSK Yogyakarta municipality