Pelaksanaan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Koordinasi Lintas Lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta
Alifia Aktina Hepatika, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelindungan hukum terhadapanak korban eksploitasi ekonomi oleh dinas daerah terkait dan aparat penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta merumuskan penguatan koordinasi antarlembaga tersebut untuk menjamin pelindungan hukum anak korban eksploitas ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber dari lembaga yang berwenang atau berperan dalam pelindungan anak, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Penelitian dilakukan di DP3AP2 DIY, Dinsos DIY, Disnakertrans DIY, UPTD PPA Bantul, BRSPA DIY, Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan LBH Tentrem DIY. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi anak sering beririsan dengan tindak pidana lain, seperti eksploitasi seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga tidak selalu tercatat atau ditangani sebagai kasus sendiri. Kedua, koordinasi lintas lembaga terkait eksploitasi ekonomi anak dilaksanakan melalui mekanisme pelindungan anak secara umum yang berlangsung secara fungsional, instansional, dan teritorial, tetapi masih bersifat responsid dan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini disebabkan adanya hambatan berupa pedoman operasional koordinasi yang belum jelas, pelaksanaan kewenangan yang masih terpisah, keterbatasan identifikasi, data, dan sumber daya, serta pemahaman masyarakat yang belum merata. Oleh kareta itu, diperlukan formulasi penguatan koordinasi melalui penyusunan pedoman operasional bersama, penguatan pencegahan dan deteksi dini, keterpaduan penanganan dan proses hukum, serta pemulihan dan pemantauan untuk menjamin keberlanjutan layanan pelindungan anak.
This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of economic exploitation by relevant regional government agencies and law enforcement authorities in the Special Region of Yogyakarta (DIY), and to formulate measures to strengthen interagency coordination to ensure theri legal protection. This study employs descriptive normative-empirical legal research. Primary data were obtained through interviews with respondents and informants form institutions with authority or roles in child protection, while secondary data were collected through a literature review. The research was condudted at DP3AP2 DIY, Dinsos DIY, Disnakertrans DIY, UPTD PPA Bantul, BRSPA DIY, Polda DIY, the DIY High Prosecutor's Office, Wates and Yogyakarta District Courts, and LBH Tentrem DIY. Data were analyzed qualitatively. The results reveal two main points. First, legal protection for child victims of economic exploitation in DIY is implemented through general child protection mechanisms encompassing prevention, case handling, and recovery. Economic esploitation often overlaps with other offenses, including sexual exploitation and human trafficking, and is therefore not always recorded or handled as a distinct case category. Second, functional, institutional, and territorial coordination operates through general child protection mechanisms but remains reactive and not fully integrated. Barriers include unclear operational coordination guidelines, fragmented implementation of instustional mandates, limitations in identification, data, and resources, and uneven public understanding. Accordingly, strengthening coordination requires joint operational guidelines, enchanced prevention and early detection, integrated case handling and legas processes, and recovery dan monitoring to ensure continuity of child protection services.
Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi Anak, dan Koordinasi.