Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

GUNARDI, Fu'at, Prof. H. Soehino, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini mengkaji pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Permasalahannya adalah : Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda; Kendala-kendala apa sajakah yang mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda; Upaya apa saja yang dilakuk an dalam menghadapi kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan dan mengetahui pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda. Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan narasumber dan dengan responden, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum normatif menganalisis bahan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda mutlak dilakukan, berkaitan ada atau tidak adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran pelaksanaan Perda. Mekanisme pengawasan DPRD yang tidak ada informasi indikasi pelanggaran atau penyimpangan Perda dilakukan DPRD kapan dan dimana saja berada. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap informasi indikasi pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan Perda bisa dikualifikasikan dalam tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Kualifikasi tersebut didasarkan kepada besar kecilnya, berat ringannya dan penting tidaknya bagi warga masyarakat terhadap informasi dugaan penyimpangan/pelanggaran Perda yang dilakukan Pemda. Andil besar dalam penentuan kualifikasi ini terletak pada Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah. Kendala-kendala pokok yang mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda adalah hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, APBD, kerjasama dengan eksekutif, dan adanya sikap kaku Anggota DPRD. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penciptaan kerjasama DPRD dengan Pemda sehingga dapat disepakatinya keputusan agar mampu menghadapi dan meminimalisir kendala-kendala tersebut. Saran yang penulis ajukan adalah : Anggota DPRD harus bekerjasama dengan fihak eksekutif untuk mewujudkan tujuan warga masyarakat di daerah; Pemd a harus bijaksana mengupayakan APBD cukup untuk kegiatan DPRD; DPRD harus siap menampung aspirasi masyarakat.

The present study examines control of the Local Representative to the implementation of Regional Regulations. The problems are: What mechanisms of controlling the Local Representative level to the implementation of Regional Regulations; What kind of constraints affecting the control of the Local Representative level to the implementation of Regional Regulations; What kinds of efforts done in overcoming the constraints affecting the control of the Local Representative level to the implementation of Regional Regulations. Method used in the study is a descriptive method with an aim at depicting and knowing the control of the Local Representative to the implementation of regional regulations. The study is a combination of an empiric legal study and a normative legal study. The empiric legal study was done by in-depth interviews with some key persons and respondents and data that was collected then analyzed qualitatively. The normative legal study analyzed legal materials by using approaches of legislation regulation and conceptually. Results of the study revealed that there are some mechanisms in controlling of the Local Representative. The control mechanism of the Local Representative can be qualified into some levels of light, mild and heavy. Those qualifications are based on its small and big, its light and heavy and is it important or not for members of the community to any suspect information of doing deviation and violation of Local Representative done by the Regional Government. A big contribution in determining these qualifications rest on the Leader of the Local Representative and the Meeting Body. The main constraints affecting control of the Local Representative to the implementation of Regional Regulations is issues related to education level, human resources, infrastructures, APBD (Regional Incomes and Expenses Budget), cooperation with executives, and any rigid attitudes of the members of the Local Representative. Efforts done to overcome those constraints is by creating cooperation between the Local Representative and the Regional Government so it can be obtained an agreement on every decision in order to be able to face and minimize those constraints. Suggestions I propose are: The members of the Local Representative must the cooperation with the executives to accomplish all objectives and goals of the regional community; the Regional Government should be wise in making the Budget that will be appropriate for the activities of the Local Representative; the Local Representative should be ready to accommodate the community aspirations.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Perda,Fungsi Pengawasan DPRD, Control of the Local Representative, implementation of the Regional Regulations