Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta

SUSILOWATI, Prabaningtyas Dwi, Prof.Dr. Muchsan, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Pokok pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah ”Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta” yang kemudian dituangkan dalam judul tesis ini. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai apakah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, kendala -kendala apa yang melingkupinya serta langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Mengingat investasi sosial inilah yang nantinya akan menjamin terangkatnya warga masyarakat ke dalam proses pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma atau kaidah yang berhubungan dengan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk itu dilakukan dengan cara, menginventarisasi peraturan perundang-undangan kemudian dipelajari dan berusaha mempelajari konsepkonsep atau dasar pemikiran yang terdapat didalamnya. Kemudian dianalisis baik sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal. Hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsinya belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta seperti yang diharapkan. Hal ini dilihat dari belum sepenuhnya pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni didasarkan pada fungsi-fungsi usaha kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi kerangka acuan (frame work) dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu fungsi pencegahan, fungsi rehabilitasi, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Kendala dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah belum sepenuhnya kegiatan operasional pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya maupun peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni khususnya memiliki landasan hukum. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menciptakan kepastian hukum dan semakin terjaminnya hak-hak warga masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni, perlu dibuatkan landasan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas, agar peningkatan kesejahteraan sosial dapat dicapai seperti yang diharapkan, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia para pelaku usaha kesejahteraan sosial.

The main problem of this research is “Functions of Social Welfare Regional Office and Society Empowermwnt in increasing social welfare, in Yogyakarta City Government”. The problems of this research are Functions of Regional Welfare Office and and Society Empowerment in increasing social welfare, what constraints prevent those functions and what steps are taken to overcome the constraints. The method used in this research was normatif legal, that is studying the norms related to the functions of the government in increasing the social welfare. This was done by studying legal regolations and the beckground of concepts underlying the rules and then they were analysed and matched both horizontally and vertically. The research results were as follows, The Office of Social Welfare and Society Empowerment were not yet able to increase the welfare of families living on unproper homes. The functions of The Office and the Empowerment should be able to prevent, rehabilitate, developed and support the social welfare of the society. The constraint , the development of Social Welfare especially, the development of social welfare of families living in unproper homes was did not have legal regulations. The government should pass those regulations to guarantee members of society in increasing their social welfare. Based on the above research, the human resources and the social welfare actors should be developed.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Fungsi Dinas Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Functions, and increasing, and social welfare.