Penerapan skema pertanggungjawaban hukum dan kompensasi ganti kerugian dalam pencemaran laut oleh minyak

SANTOSO, Wahyu Yun, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pencemaran menjadi perbincangan yang kian hangat seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dengan bermacam kepentingannya. Beragamnya kepentingan masyarakat ini senantiasa berbanding lurus dengan berbagai dampak yang akan muncul, baik yang bersifat membangun maupun yang bersifat merugikan. Sejalan kemajuan peradaban tersebut, pencemaran menjadi sebuah ancaman nyata yang harus dihadapi oleh lingkungan. Meningkatnya jumlah aktivitas di wilayah laut terutama pengangkutan minyak bumi dalam jumlah besar, semakin memperbesar risiko pencemaran lingkungan laut. Meskipun laut memiliki tingkat resistansi tertentu, namun tidak mungkin selamanya bertahan dan kuat terhadap begitu banyaknya polutan yang masuk. Permasalahan yang kerap menjadi kendala lebih lanjut adalah konsep pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku pencemar, serta mekanisme kompensasi yang dapat diajukan bagi para korban. Dua permasalahan ini telah menjadi salah satu titik perhatian dunia dalam pembahasan tentang pencemaran lingkungan laut. Dari beberapa skema pertanggungjawaban hukum yang ada, memunculkan permasalahan mengenai skema mana yang dapat lebih menjamin perlindungan bagi lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini bersifat normatif dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperluas wacana dan mendukung data sekunder yang ada, dilakukan studi lapangan di daerah pantai yang memiliki kerawanan atas pencemaran laut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian secara umum, perkembangan skema pertanggungjawaban hukum didasari oleh faktor efektifitas penerapan tanggung jawab dilihat dari sisi jaminan perlindungan kepada lingkungan, korban atau pihak yang dirugikan, serta jaminan perlindungan bagi pihak pencemar sendiri. Di antara skema liability based on fault, absolute liabilty, dan strict liabilty, pendekatan terakhir dengan mekanisme pertanggungjawaban secara segera dan langsung tanpa memperhatikan unsur kesalahan dianggap mampu mempertemukan kepentingan pelaku pencemaran dengan korban. Keadaan ini sekaligus memberikan jaminan perlindungan yang lebih terhadap lingkungan.

Pollution became one of the most popular issues among the growth and development of people. The complexity of pollution with those effects raised up when the interest of people growth rapidly. As the civilizations begin much advanced, pollution became real threats for us to face up, whether we are ready or not. The increase of marine-based activities, particularly the oil transportation and distribution by sea-vessels, multiply the risk of marine pollution. Oil spill pollution is the common pollution occurs in marine-based activities. Even though the sea have a resistance level to particles entered to, but how long its will remain when the pollutant’s intensity became worst at any time. Further problem arise is which liability schemes should be applied to the polluter, and how the compensation claim procedure can be approved by victims. Many experts have mainly focused on both of these problems, regarding to the marine environment pollution. Between some liability schemes exist, laid some question about which one is the most effective scheme to give more assurance for environment and society. This research is a normative research using literature study to obtain secondary data which are primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. As supporting data, this research uses field observation in coastal region which have a potential risk of oil spill pollution. The analysis approach is the qualitative descriptive approach and using deductive method for the conclusion. As the result, generally the development of liability schemes affected by the effectively of liability schemes implementation which depends on the protection assurance for environment, victims, or even for the polluters. Between liability based on fault scheme, absolute liabilty scheme, dan strict liabilty scheme, the last approach which offer an instant liability at any cause, without the need for shifting the burden proof. This mechanism provides more chances for a better environment protection.

Kata Kunci : Hukum,Pencemaran Laut Internasional,Minyak, oil spill, marine pollution, liability, compensation.