Necessity Test Sebagai Mekanisme Harmonisasi Antara Kedaulatan Ekonomi Nasional dan Kewajiban World Trade Organization
Dama Rifki Adhipramana, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana necessity test dalam rezim WTO membentuk batas konkret terhadap kebijakan perdagangan Indonesia serta sejauh mana necessity test dapat diharmonisasi dengan prinsip kedaulatan ekonomi nasional atas sumber daya alam dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis hukum berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian empiris digunakan sebagai pendukung analisis normatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dan responden yang memiliki kompetensi di bidang hukum perdagangan internasional, hukum konstitusi, dan kebijakan perdagangan internasional. Wawancara dilakukan secara daring dengan menggunakan panduan wawancara. Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, necessity test membatasi pilihan instrumen kebijakan perdagangan melalui tuntutan pembuktian hubungan antara kebijakan dan tujuan, kontribusi kebijakan, serta ketiadaan alternatif yang lebih sedikit membatasi perdagangan. Kedua, sengketa DS477/478 dan DS592 menunjukkan bahwa kegagalan Indonesia terutama terletak pada lemahnya pembuktian kontribusi kebijakan dan alternatif. Ketiga, necessity test perlu diterapkan secara preventif melalui Regulatory Impact Assessment (RIA) sejak tahap perancangan kebijakan agar tujuan Pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan secara konsisten dengan kewajiban WTO.
This study
aims to examine and analyse how the necessity test under the WTO regime
establishes concrete limits on Indonesia’s trade policies and the extent to
which the necessity test can be harmonised with the principle of national
economic sovereignty over natural resources within the framework of
international law. This study employs a descriptive normative-empirical legal
research method. The normative component involves a literature review to
analyse the law based on primary, secondary, and tertiary legal materials
through document analysis. The empirical component supports the normative
analysis through semi-structured interviews with informants and respondents who
possess expertise in international trade law, constitutional law, and
international trade policy. The interviews were conducted online using
interview guidelines. The research data were analysed qualitatively through
data identification, classification, and interpretation. This study concludes,
first, that the necessity test constrains the choice of trade policy
instruments by requiring evidence of the relationship between a policy and its
objectives, the policy’s contribution to achieving those objectives, and the
absence of reasonably available alternatives that are less trade-restrictive.
Second, the disputes in DS477/478 and DS592 demonstrate that Indonesia’s
shortcomings primarily lie in the insufficient substantiation of policy
contributions and the assessment of alternative measures. Third, the necessity
test should be applied proactively through a Regulatory Impact Assessment (RIA)
at the policy-design stage to ensure that the objectives of Article 33 of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be pursued consistently with
WTO obligations.
Kata Kunci : Necessity Test, GATT, World Trade Organization, Kebijakan Perdagangan, Perdagangan Internasional.