Laporkan Masalah

Urgensi Pengaturan Reverse engineering dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Kemajuan Industri Teknologi Dalam Negeri

Adriel Tiantama Lieguna, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Sejak tahun 2000, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST). Namun, pesatnya kemajuan industri semikonduktor global menuntut adanya pengaturan yang eksplisit mengenai rekayasa balik (*reverse engineering*) guna mendukung kemandirian teknologi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan rekayasa balik dalam kerangka hukum DTLST di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi hukum yang menyeimbangkan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengembangan teknologi nasional. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, melalui penelaahan terhadap berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian internasional, buku, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai rekayasa balik dalam UU DTLST saat ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi teknologi dalam negeri. Berbeda dengan paten yang mensyaratkan kebaruan mutlak, perlindungan DTLST didasarkan pada orisinalitas dan penciptaan secara mandiri. Analisis perbandingan dengan Tiongkok dan Jepang menunjukkan bahwa pengaturan rekayasa balik dengan parameter yang jelas—seperti bukti rekam jejak proses (*paper trail*), prosedur *clean room*, dan doktrin penggabungan (*merger doctrine*)—dapat mendorong industri teknologi dalam negeri yang kompetitif tanpa melanggar standar internasional HKI. Oleh karena itu, revisi UU DTLST untuk mencakup ketentuan eksplisit mengenai rekayasa balik serta penguatan lembaga hukum pendukung sangat diperlukan guna mendorong kedaulatan teknologi nasional di Indonesia.

Since 2000, Indonesia has implemented Law No. 32 of 2000 concerning LayoutDesigns of Integrated Circuits (Layout-Design of Integrated Circuit/LDIC Law). However, the rapid advancement of the global semiconductor industry requires an explicit regulation regarding reverse engineering to support national technological independence. The purpose of this research is to analyze the urgency of regulating reverse engineering within Indonesia’s LDIC legal framework and to formulate a legal reconstruction that balances Intellectual Property Rights (IPR) protection with national technology development. This thesis uses normative legal research methods with statutory, comparative, and conceptual approaches by reviewing literatures such as laws, conventions, international treaties, books, and academic journals. The results of this research show that the absence of explicit reverse engineering provisions in the current LDIC Law creates legal uncertainty and hinders domestic technological innovation. Unlike patents that require absolute novelty, LDIC protection relies on originality and independent creation. Comparative analyses with China and Japan demonstrate that regulating reverse engineering with clear parameters—such as paper trail evidence, clean room procedures, and the merger doctrine—effectively fosters a competitive domestic technology industry without violating international IPR standards. Therefore, amending the LDIC Law to include explicit provisions on reverse engineering and strengthening supporting legal institutions are urgently required to promote national technological sovereignty in Indonesia.


Kata Kunci : Reverse Engineering, Layout-Designs of Integrated Circuits, Originality, Right to Development, Semiconductor Industry.

  1. S2-2026-537226-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537226-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537226-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537226-title.pdf