Transformasi Kebijakan Luar Negeri Jepang sebagai Respons terhadap Gaiatsu (Tekanan Politik Eksternal) Implisit dari Amerika Serikat dalam Isu Laut Cina Selatan

Naufal Ali Wahyu Jatmiko, Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Perkembangan situasi keamanan di Laut Cina Selatan mendorong keterlibatan negara kekuatan besar, termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Sejak awal dekade 1990-an, keterlibatan dasar kedua negara menekankan diplomasi multilateral sebagai instrumen utama. Namun, sejak awal dekade 2010-an, Jepang mengubah kebijakan luar negerinya terhadap isu tersebut dari pendekatan passive pacifism menuju proactive pacifism. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) mekanisme gaiatsu (tekanan politik eksternal) implisit dari Amerika Serikat dalam mendorong transformasi kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu Laut Cina Selatan, serta (2) respons kebijakan Jepang dan implementasinya. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini menerapkan konsep gaiatsu implisit berdasarkan kerangka anticipated reactions dari Nagel (1975), sebagaimana dilakukan Miyashita (1999). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan strategi keamanan Amerika Serikat melalui kebijakan Pivot to Asia, yang lebih operasional dan bilateral, menjadi faktor penentu untuk memahami kalkulasi Jepang. Berakar pada ketergantungan asimetris dalam aliansi keamanan bilateral, Jepang mengantisipasi bahwa ketidakselarasan orientasi dan kontribusinya dengan strategi keamanan Amerika Serikat tersebut, yang juga mencerminkan upaya diversifikasi aliansinya, berpotensi menurunkan relevansi Jepang sebagai pilar utama keterlibatan keamanan Amerika Serikat di kawasan. Antisipasi tersebut mendorong Jepang melakukan transformasi kebijakan luar negerinya untuk meningkatkan kontribusi keamanannya. Selanjutnya, sebagai respons terhadap gaiatsu implisit, Jepang memberlakukan kebijakan luar negeri proaktif. Kebijakan baru yang lebih operasional dan bilateral ini diimplementasikan melalui tiga langkah kebijakan, yakni Official Development Assistance (ODA), Capacity Building Cooperation (CBC), dan Defense Equipment and Technology Cooperation (DETC). Meskipun menunjukkan upaya harmonisasi kebijakan yang bersifat komplementer terhadap strategi keamanan Amerika Serikat, pelaksanaan kebijakan luar negeri proaktif Jepang tetap berada dalam batasan prinsip pasifismenya dengan program yang menekankan bantuan pengembangan kapasitas keamanan maritim yang bersifat defensif dan nonletal.

Developments in the security situation in the South China Sea have prompted the involvement of major powers, including Japan and the United States. Since the early 1990s, the basic approach of both countries has emphasized multilateral diplomacy as the primary instrument. However, since the early 2010s, Japan has shifted its foreign policy on the issue from passive pacifism to proactive pacifism. This study aims to explain (1) the implicit mechanism of gaiatsu (external political pressure) exerted by the United States in driving the transformation of Japans foreign policy toward the South China Sea issue, as well as (2) Japans policy response and its implementation. This qualitative case study employs the concept of implicit gaiatsu based on Nagels (1975) anticipated reactions framework, as applied by Miyashita (1999). The findings indicate that the shift in U.S. security strategy through the Pivot to Asia policy, which is more operational and bilateral in nature, serves as a key determinant in understanding Japan’s strategic calculations. Rooted in the asymmetric dependence within the bilateral security alliance, Japan anticipates that the misalignment of its orientation and contributions with the U.S. security strategy, which also reflects its efforts to diversify its alliances, has the potential to diminish Japans relevance as a key pillar of U.S. security engagement in the region. This anticipation has prompted Japan to transform its foreign policy to enhance its security contributions. Furthermore, in response to implicit gaiatsu, Japan has adopted a proactive foreign policy. This new, more operational and bilateral policy is implemented through three policy measures: Official Development Assistance (ODA), Capacity Building Cooperation (CBC), and Defense Equipment and Technology Cooperation (DETC). Although it demonstrates an effort to harmonise policies that complement U.S. security strategies, the implementation of Japans proactive foreign policy remains within the bounds of its principle of pacifism, with programmes that emphasise defensive and nonlethal assistance for maritime security capacity-building.

Kata Kunci : Jepang, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan, Analisis Kebijakan Luar Negeri, gaiatsu implisit, anticipated reactions, diplomasi multilateral, kebijakan luar negeri proaktif.