Pengaruh Kualitas Tata Kelola Pemerintahan terhadap Arus Masuk Penanaman Modal Asing Langsung di Lima Negara Berkembang ASEAN 2002-2023: Peran Moderasi Pembangunan Manusia
Alfin El Goya, Hengki Purwoto, S.E., M.A.
2026 | Skripsi | ILMU EKONOMI
Reformasi tata kelola di negara berkembang kerap disusun di atas asumsi bahwa perbaikan aturan main dengan sendirinya cukup untuk menarik arus masuk penanaman modal asing langsung (FDI), padahal manfaatnya belum tentu sama besar bagi setiap negara penerima. Penelitian ini menguji dugaan tersebut dengan menganalisis pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terhadap arus masuk FDI dan menempatkan pembangunan manusia sebagai pemoderasi hubungan tersebut. Penelitian menggunakan data panel tahunan lima negara berkembang ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, periode 2002–2023, dengan logaritma natural arus masuk FDI sebagai variabel dependen. Indeks kualitas tata kelola dikonstruksi secara mandiri dari enam dimensi Worldwide Governance Indicators melalui pembakuan indikator dan Principal Component Analysis, dengan komponen utama pertama sebagai skor indeks. Model menggunakan indeks tata kelola, Indeks Pembangunan Manusia, dan suku interaksi keduanya sebagai variabel utama serta mengendalikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto. Estimasi dilakukan menggunakan model efek tetap lintas negara dengan koreksi Panel-Corrected Standard Errors, didahului serangkaian uji pra estimasi dan dilengkapi penguraian efek marginal di sepanjang rentang pemoderasi yang teramati. Hasil menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus masuk FDI, sedangkan suku interaksinya dengan pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan. Arah moderasi bersifat substitutif, yaitu daya ungkit tata kelola menyusut seiring naiknya tingkat pembangunan manusia, sehingga manfaat terbesar perbaikan tata kelola justru diperoleh negara yang tingkat pembangunan manusianya masih rendah. Uji ketahanan yang dilakukan melalui koreksi autokorelasi, estimasi ulang dengan mengeluarkan satu negara, dan penggantian pemoderasi oleh masing-masing komponen penyusunnya menunjukkan arah moderasi yang konsisten, sedangkan letak ambangnya tidak sekokoh arahnya. Karena pemoderasi mengukur tahap pembangunan secara keseluruhan, temuan ini dibaca sebagai asosiasi bersyarat dan bukan klaim kausal yang penuh, serta mengimplikasikan bahwa prioritas kebijakan menarik investasi perlu disesuaikan dengan tahap pembangunan masing-masing negara dan tidak diseragamkan bagi seluruh kawasan.
Governance reforms in developing countries are often designed on the assumption that improving the rules of the game is by itself sufficient to attract foreign direct investment (FDI) inflows, even though the benefits may not be equal across recipient countries. This study tests that assumption by examining the effect of governance quality on FDI inflows and by treating human development as a moderator of this relationship. The study uses annual panel data from five developing ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam, covering the period 2002–2023, with the natural logarithm of FDI inflows as the dependent variable. The governance quality index is independently constructed from the six Worldwide Governance Indicators dimensions through indicator standardisation and Principal Component Analysis, with the first principal component serving as the index score. The governance index, the Human Development Index, and their interaction term are employed as the main explanatory variables, while economic growth, inflation, trade openness, and gross fixed capital formation growth are included as controls. Estimation is conducted using a country fixed-effects model with Panel-Corrected Standard Errors, preceded by a series of pre-estimation tests and complemented by a decomposition of the marginal effect across the observed range of the moderator. The results show that governance quality has a positive and significant effect on FDI inflows, whereas its interaction with human development is negative and significant. The moderation is substitutive in form, in which the leverage of governance diminishes as human development rises, so that the largest gains from governance improvement accrue to countries whose human development remains lower. Robustness checks based on autocorrelation correction, leave-one-out re estimation, and the replacement of the moderator by each of its constituent components yield a consistent direction of moderation, whereas the location of the threshold is less robust than its direction. Because the moderator captures the stage of development as a whole, the findings are read as a conditional association rather than a full causal claim, and imply that policies to attract investment should be calibrated to each country's stage of development rather than applied uniformly across the region.
Kata Kunci : governance quality, FDI inflows, human development, moderating effect, ASEAN