DISKRIMINASI DAN RASISME TERHADAP DOKTER BUMIPUTRA DI HINDIA BELANDA AKHIR ABAD KE-19 SAMPAI AWAL ABAD KE-20
Sorya Hastriningrum Denty Purwadi, Dr. Wildan Sena Utama, M.A.
2026 | Skripsi | ILMU SEJARAH
Penelitian ini mengkaji diskriminasi dan rasisme terhadap dokter bumiputra di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dokter bumiputra yang dimaksud adalah tenaga medis lulusan sekolah kedokteran pemerintah yang berstatus hukum Inlander, yaitu dokter djawa, Inlandsch arts, dan Indisch arts. Reorganisasi Sekolah Dokter Djawa menjadi STOVIA pada 1902 kerap dipandang sebagai bagian dari Politik Etis. Masa studinya diperpanjang menjadi sembilan tahun dan lulusannya bergelar Inlandsch arts. Namun, peningkatan pendidikan itu tidak diikuti dengan kedudukan yang setara dengan dokter Eropa. Penelitian ini menanyakan bentuk diskriminasi tersebut, pihak yang terlibat di dalamnya, dan peran kebijakan kolonial dalam membentuknya.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utamanya berupa terbitan resmi dan sezaman, yaitu Staatsblad van Nederlandsch-Indië, Regeeringsalmanak, Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, buku peringatan STOVIA tahun 1926, surat kabar, memoar, dan foto koleksi museum. Sumber-sumber itu dibandingkan dengan kajian terdahulu. Kedudukan dokter bumiputra dibandingkan dengan kedudukan dokter Eropa yang menjalankan tugas setara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap dokter bumiputra merupakan konstruksi negara kolonial yang bekerja dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah golongan hukum. Sebagai Inlander, dokter bumiputra tetap ditempatkan di bawah orang Eropa di ruang publik, apa pun pendidikannya. Lapis kedua adalah kedudukan profesi. Mereka diberi pangkat pamong praja bumiputra, terikat dinas sepuluh tahun, dan digaji jauh lebih rendah. Pada 1904 seorang dokter bumiputra menerima f90 sebulan untuk tugas yang bagi pendahulunya, seorang perwira kesehatan Eropa, dibayar dengan tunjangan f100 di luar gaji. Pada 1919 gaji dokter bumiputra f150, lebih rendah daripada perawat (f250). Pada 1938 dokter Belanda yang tidak memenuhi syarat tetap bergaji hampir dua kali lipat dokter bumiputra terkemuka. Lapis ketiga adalah pengakuan kompetensi. Gelar Inlandsch arts dan Indisch arts dinilai lebih rendah daripada arts, dan keanggotaan dalam perkumpulan penerbit majalah kedokteran dibatasi. Pelakunya bukan hanya negara dan dokter Eropa, tetapi juga sebagian priyayi Ketimpangan ini sudah ditetapkan dalam peraturan bagi dokter djawa sejak 1875 dan dipertahankan dalam bentuk baru sesudah 1902.
This study examines discrimination and racism against native doctors in the Dutch East Indies from the late nineteenth to the early twentieth century. Native doctors here means graduates of the government medical schools who held the legal status of Inlander, namely the dokter djawa, Inlandsch arts, and Indisch arts. The reorganisation of the Dokter Djawa School into STOVIA in 1902 is often seen as part of the Ethical Policy. The course was extended to nine years, and graduates received the title Inlandsch arts. However, this improvement in education was not followed by a position equal to that of European doctors. This study asks what forms this discrimination took, who was involved in it, and how colonial policy shaped it.
The study uses the historical method, which consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The main sources are official and contemporary publications, namely the Staatsblad van Nederlandsch-Indië, the Regeeringsalmanak, the Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, the 1926 STOVIA commemorative volume, newspapers, memoirs, and photographs from museum collections. These sources are compared with earlier studies. The position of native doctors is compared with that of European doctors who performed equivalent duties.
The findings show that discrimination against native doctors was a construction of the colonial state that operated on three levels. The first level was legal status. As Inlanders, native doctors remained below Europeans in public life, regardless of their education. The second level was professional position. They were given ranks of the native civil administration, bound to ten years of government service, and paid far less. In 1904 a native doctor received f90 a month for a task for which his predecessor, a European medical officer, had received an allowance of f100 on top of his salary. In 1919 a native doctor earned f150, less than a nurse (f250). In 1938 a Dutch doctor who did not meet the requirements still earned almost twice as much as a leading native doctor. The third level was the recognition of competence. The titles Inlandsch arts and Indisch arts were ranked below the Dutch arts, and membership in the association that published the medical journal was restricted. Those involved were not only the state and European doctors but also part of the priyayi. This inequality was already laid down in the regulations for the dokter djawa from 1875 onwards and was maintained in new forms after 1902.
Kata Kunci : Keywords: native doctors, discrimination, racism, STOVIA, Dutch East Indies
