Analisis Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten Bantul, serta Kalurahan Srimulyo dan Bangunjiwo)

Najwa Fitrie Saleema, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc., CFr.A.

2026 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Kalurahan Srimulyo dan Kalurahan Bangunjiwo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori keagenan sebagai lensa analisis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tujuh informan dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik. Faktor pendukung dan penghambat dikelompokkan berdasarkan model implementasi Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan berlangsung berjenjang melalui lima tahap dan pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan tertulis. Realisasi keuangan tingkat provinsi tahun 2025 mencapai 98,12%. Namun, kesesuaian dari sisi waktu dan hasil masih terkendala. Penelitian ini menemukan empat persoalan utama, yaitu ketidaksinkronan perencanaan antarsumber dana, kesenjangan informasi dan kewenangan antarjenjang, lemahnya pengukuran outcome, dan kecenderungan mengejar serapan di tingkat pelaksana. Penghambat yang paling konsisten adalah keterlambatan pencairan dan revisi anggaran berulang. Strategi yang telah berjalan mampu menjaga ketertiban administrasi, tetapi belum menyentuh persoalan informasi, waktu penyaluran, dan kewenangan pelaksana. Dilihat dari teori keagenan, persoalan tersebut bersumber dari desain informasi dan insentif antarjenjang, bukan dari perilaku menyimpang pelaksana.

This study analyzes the alignment between budget planning and realization of the Special Region of Yogyakarta Privileges Fund (Dana Keistimewaan) in the Provincial Government of DIY, Bantul Regency Government, and Srimulyo and Bangunjiwo Villages. It uses a descriptive qualitative approach with agency theory as the analytical lens. Data were collected through semi-structured interviews with seven informants and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model with source and method triangulation. Supporting and inhibiting factors were grouped using Edwards III’s policy implementation model. The results show that the fund is managed in stages through five phases and generally complies with written regulations, with provincial financial realization reaching 98.12% in 2025. However, alignment in terms of timing and outcomes remains limited. The study identifies four main problems: unsynchronized planning across funding sources, information and authority gaps between government levels, weak outcome measurement, and a tendency toward target chasing among implementers. The most consistent obstacle is delayed disbursement accompanied by repeated budget revisions. Existing strategies maintain administrative order but have not addressed information flow, disbursement timing, or implementers’ authority. From an agency perspective, these problems stem from the design of information and incentives across government levels rather than from implementer misconduct.

Kata Kunci : Dana Keistimewaan, kesesuaian perencanaan dan realisasi, teori keagenan, Bantuan Keuangan Khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta