Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, 1962-1965

Raden Roro Lalita Chandra Ayu, Dr. Wildan Sena Utama

2026 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Penelitian ini membahas sejarah Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) sebagai lembaga yang menaungi berbagai kebijakan ekonomi politik pada tahun 1962-1965. Krisis yang terus melambung tinggi dan tekanan politik yang tidak ada hentinya membuat Soekarno membentuk suatu komando yang berada langsung dibawahnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada peraturan-peraturan KOTOE, surat kabar, dan pidato presiden Soekarno. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KOTOE hadir bukan hanya sebagai respon terhadap penderitaan rakyat, melainkan sebagai “alat” untuk mengatasi kegagalan instansi pemerintah melalui sentralisasi komando di bawah otoritas presiden. Dalam menjalankan tugasnya, KOTOE membagi ke dalam lima Kesatuan Operasi (KESOP) untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan operasionalnya. Akan tetapi, tingginya biaya politik dan ketidaktepatan pemerintah dalam menjalankan ekonominya menyebabkan inflasi yang terus melambung tinggi. 

This study examines the history of the High Command for Economic Operations (KOTOE) as an institution that oversaw various economic and political policies from 1962 to 1965. The escalating crisis and relentless political pressure prompted Sukarno to establish a command structure directly under his authority. This study employs a historical methodology based on KOTOE regulations, newspaper articles, and President Sukarno’s speeches. The findings reveal that KOTOE emerged not only as a response to the people’s suffering but also as a “tool” to address the failures of government agencies through the centralization of command under the president’s authority. In carrying out its duties, KOTOE was divided into five Operational Units (KESOP) to implement its various operational policies. However, the high political costs and the government’s mismanagement of the economy led to soaring inflation.

Kata Kunci : KOTOE, Soekarno, Demokrasi Terpimpin, Konfrontasi, Ekonomi Indonesia