Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021-2025

Afelina Mutiara Putri, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc., CFr.A.

2026 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Kemandirian fiskal Kota Surakarta masih rendah, tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata hanya 34,50% terhadap total pendapatan daerah pada 2021–2025. Di sisi lain, UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) melebur lima pajak konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang baru tercatat pada 2024. Penelitian ini menganalisis efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi PBJT terhadap PAD, serta mengidentifikasi kendala dan strategi optimalisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan periode dibagi tiga fase: 2021–2023 (data lima pajak lama dipadankan ke objek PBJT), 2024 (transisi), dan 2025 (penerapan). Data diperoleh dari wawancara tujuh informan (dua pegawai Bapenda dan lima wajib pajak) yang dipilih secara purposive serta Laporan Realisasi Anggaran, dianalisis dengan model Miles dan Huberman dan diuji melalui triangulasi. Hasilnya, efektivitas rata-rata 90,51% (Efektif), turun menjadi 75,19% pada 2024, lalu naik menjadi 95,07% pada 2025, sebagian karena target Parkir dan Hiburan diturunkan. Laju pertumbuhan ?18,02% pada 2024 dan +27,66% pada 2025, sedangkan kontribusi rata-rata 27,92% (Sedang) dan dipengaruhi masuknya opsen pada PAD 2025. Kendala utama meliputi pencatatan ganda tanpa SOP transisi, pungutan liar parkir, ketiadaan jurusita, pelaporan manual, dan sosialisasi yang terbatas. Strategi yang dirumuskan berupa SOP transisi, penertiban parkir, pembentukan jurusita, integrasi sistem pelaporan, dan sosialisasi langsung

Surakarta City’s fiscal independence remains low, as Local Own-Source Revenue (PAD) contributed an average of only 34.50% of total regional revenue in 2021–2025. Meanwhile, the Central–Regional Fiscal Relations Law (HKPD) merged five consumption taxes into the Specific Goods and Services Tax (PBJT), which was only recorded under its new nomenclature in 2024. This study analyzes the effectiveness, growth rate, and contribution of PBJT to PAD, and identifies the obstacles and optimization strategies of the Regional Revenue Agency (Bapenda). A descriptive qualitative approach was used, dividing the period into three phases: 2021–2023 (five former taxes mapped to PBJT objects), 2024 (transition), and 2025 (implementation). Data came from interviews with seven purposively selected informants (two Bapenda officials and five taxpayers) and Budget Realization Reports, analyzed with the Miles and Huberman model and validated through triangulation. Average effectiveness was 90.51% (“Effective”), falling to 75.19% in 2024 and rising to 95.07% in 2025, partly because Parking and Entertainment targets were lowered. Growth was ?18.02% in 2024 and +27.66% in 2025, while the average contribution was 27.92% (“Moderate”), influenced by the inclusion of vehicle-tax opsen in 2025 PAD. Main obstacles include dual recording without a transition SOP, illegal parking levies, the absence of tax bailiffs, manual reporting, and limited outreach. Recommended strategies are a transition SOP, parking enforcement, establishing tax bailiffs, integrating reporting systems, and on-site outreach.

Kata Kunci : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pendapatan Asli Daerah, efektivitas, kontribusi, implementasi kebijakan, Kota Surakarta