Dialektika Kebijakan: Antara Kepatuhan pada Nalar Pasar dan Swadaya Budaya Desa Giyanti

Tina Aiyra Faradiba, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa governance adalah keniscayaan dialektik: tata kelola publik hanya bekerja ketika pihak-pihak dengan kepentingan berbeda–dalam hal ini, negara dan warga–duduk setara untuk bernegosiasi. Dengan menjadikan Desa Wisata Budaya Giyanti di Kabupaten Wonosobo sebagai studi kasus, penelitian ini menganalisis dialektika yang tidak dikelola antara logika pasar-administratif yang dibawa negara dan logika budaya-swadaya yang dijalankan warga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan desain eksplanatif-kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci di tingkat kabupaten dan desa, termasuk informan yang merepresentasikan posisi pro, kontra, dan netral terhadap desa wisata, serta melalui analisis dokumen kebijakan (Perbup No. 29 Tahun 2018, Perbup No. 76 Tahun 2020, dan Keputusan Bupati No. 556/573/2020). Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dialektika yang tidak dikelola termanifestasi dalam tiga tataran. Pertama, pada tataran desain kebijakan, terjadi strategic selectivity (Jessop, 2002): kebijakan lebih mengutamakan indikator terukur (PAD dan jumlah kunjungan) daripada perlindungan nilai sakral dan keberlanjutan budaya. Perbup No. 76 Tahun 2020 mendorong komodifikasi budaya (“paket wisata yang layak jual”) tanpa menyediakan mekanisme perlindungan nilai sakral; Pasal 47 hanya memberi warga hak untuk “mengetahui”, bukan hak untuk memutuskan; dan struktur kelembagaan dalam Perbup No. 29 Tahun 2018 menempatkan kebudayaan sebagai subordinat pariwisata. Kedua, pada tataran praktik di tingkat tapak, muncul fenomena yang penulis sebut sebagai “wisata pura-pura budaya”: ritual sakral Tenongan dikomodifikasi sehingga dapat digeser dan diulang kapan saja, seleksi budaya dipersempit pada kesenian yang “layak jual”, partisipasi warga direduksi menjadi prosedural, dan relasi kuasa menjadi timpang. Dalam kerangka Mouffe (2005), ini merupakan post-politics: antagonisme yang inheren tidak dimediasi secara agonistik, melainkan ditekan melalui prosedur. Ketiga, di tengah krisis dialektika tersebut, penelitian ini menemukan tiga praktik dialektik warga yang berjalan otonom dan justru lebih mampu memediasi kontradiksi pasar-budaya: homestay sebagai tempat berbagi kehidupan, Wisuda Lengger yang mempertahankan nilai spiritual Elingo Ngger, dan toleransi antarumat beragama yang terjadwal. Dalam kerangka Jessop, praktik-praktik ini mencerminkan heterarchy; dalam kerangka Mouffe, ini mencerminkan agonisme–warga menegosiasikan logika pasar dan logika budaya tanpa menekan salah satunya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di Giyanti bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan mengelola governance sebagai dialektika. Negara tidak mampu membaca budaya sebagai medium politik sehingga tidak pernah duduk setara dengan warga. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dialektika sulit diwujudkan, tetapi justru dari pengakuan atas kesulitan tersebut, dialektika dapat dipraktikkan melalui negosiasi, pengakuan atas pengetahuan lokal, dan pemberian ruang bagi warga untuk menentukan makna budayanya. Dialektika tidak menawarkan solusi final; ia menawarkan praktik berkelanjutan untuk terus mengelola ketegangan. Praktik inilah yang dimaksud dengan mengelola governance sebagai dialektika: bukan mencapai titik akhir, melainkan terus mengelola ketegangan. Perbaikan tata kelola tidak cukup dilakukan dengan menambah prosedur; diperlukan redesain relasi dari hierarki menuju heterarchy (Jessop) dan dari post-politics menuju agonisme (Mouffe). Pelajaran dari Giyanti adalah bahwa memuliakan desa–mengakui, melindungi, dan memberdayakan kearifan lokal–bukanlah tindakan sentimental, melainkan strategi governance yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

This study is grounded in the proposition that governance is an inevitable dialectical process: public governance can only function when parties with different interests–in this case, the state and citizens–engage in negotiations on equal terms. Taking Giyanti Cultural Tourism Village in Wonosobo Regency as a case study, this research analyzes the unmanaged dialectic between the market-administrative logic introduced by the state and the cultural self-reliance logic practiced by local communities. 

This study employs a qualitative case study approach with an explanatory-critical design. Data were collected through in-depth interviews with 15 key informants at the regency and village levels, including informants representing supportive, opposing, and neutral positions toward the tourism village, as well as through an analysis of policy documents (Regent Regulation No. 29 of 2018, Regent Regulation No. 76 of 2020, and Regent Decree No. 556/573/2020). The data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña (2014), comprising data condensation, data display, and conclusion drawing and verification.

The findings indicate that the unmanaged dialectic manifests at three levels. First, at the policy design level, strategic selectivity (Jessop, 2002) occurs as policies prioritize measurable indicators, such as locally generated revenue (PAD) and visitor numbers, over the protection of sacred values and cultural sustainability. Regent Regulation No. 76 of 2020 encourages cultural commodification through the promotion of “marketable tourism packages” without establishing mechanisms to protect sacred values. Article 47 grants citizens the right to “know” rather than the right to make decisions, while the institutional structure established by Regent Regulation No. 29 of 2018 subordinates culture to tourism. Second, at the grassroots implementation level, a phenomenon that this study terms “pseudo-cultural tourism” emerges. The sacred Tenongan ritual is commodified in ways that allow its schedule to be shifted and the ritual to be repeated at any time. Cultural selection is narrowed to art forms considered “marketable,” citizen participation is reduced to a procedural exercise, and power relations become unequal. Within Mouffe’s (2005) framework, this constitutes post-politics, in which inherent antagonisms are not mediated through agonistic engagement but are instead suppressed through procedures. Third, amid this dialectical crisis, the study identifies three autonomous dialectical practices undertaken by local residents that are better able to mediate market–culture contradictions: homestays as spaces for sharing everyday life, the Wisuda Lengger ceremony, which preserves the spiritual value of Elingo Ngger, and scheduled interfaith tolerance practices. In Jessop’s framework, these practices reflect heterarchy; in Mouffe’s framework, they reflect agonism, as residents negotiate market and cultural logics without suppressing either.

This study concludes that what has occurred in Giyanti is not a policy failure but a failure to manage governance as a dialectical process. The state has been unable to recognize culture as a political medium and, consequently, has failed to engage with citizens on equal terms. The study’s main contribution is to demonstrate that although a dialectical process is difficult to realize, acknowledging this difficulty makes it possible to practice dialectics through negotiation, recognition of local knowledge, and the provision of space for communities to determine the meaning of their own culture.

Dialectic does not offer a final solution; rather, it offers an ongoing practice of managing tensions. This is what it means to manage governance as a dialectical process: not to reach a definitive endpoint but to continuously engage with tensions. Improving governance requires more than adding procedures; it requires redesigning relationships from hierarchy toward heterarchy (Jessop) and from post-politics toward agonism (Mouffe). The lesson from Giyanti is that honoring the village–by recognizing, protecting, and empowering local wisdom–is not a sentimental gesture but a more intelligent and sustainable governance strategy.

Kata Kunci : dialektika kebijakan, governance sebagai dialektika, strategic selectivity, post-politics, heterarchy, agonisme, budaya sebagai relasi kuasa, Desa Wisata Budaya Giyanti.