Laporkan Masalah

Challenges and opportunities of Indonesia’s Joint Statement with China in Development Zones

Muhammad Akmal Nindhia Putra, Ibrahim Hanif, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum normatif ini mengkaji status hukum dan implikasi Joint Statement 2024 antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai kerja sama dan pembangunan bersama di wilayah maritim yang tumpang tindih. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: apakah Joint Statement merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, dan apakah kerja sama pembangunan bersama kompatibel dengan hak serta kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji konvensi internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, putusan pengadilan dan arbitrase, instrumen bilateral, dokumen resmi, serta literatur akademik, dengan fokus pada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan Pasal 55, 56, 74(3), dan 83(3) UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Joint Statement memiliki karakteristik perjanjian internasional, ketentuannya yang luas dan ambigu tidak membentuk rezim pembangunan bersama yang komprehensif dan dapat langsung ditegakkan. Instrumen ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka kerja sama politik dan diplomatik yang memerlukan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan bersama tidak secara inheren bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kompatibilitasnya bergantung pada apakah pengaturan tersebut mempertahankan hak maritim Indonesia, tidak mengakui garis sembilan putus Tiongkok sebagai sumber hak maritim, tidak merupakan delimitasi maritim, serta tidak merugikan delimitasi di masa depan atau hak negara ketiga.

This legal research examines the legal status and implications of the 2024 Joint Statement between Indonesia and the People’s Republic of China concerning cooperation and joint development in overlapping maritime areas. It addresses two questions: first, whether the Joint Statement constitutes a legally binding international agreement under international law; and second, whether the proposed joint development cooperation is compatible with Indonesia’s rights and obligations under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research employs a normative legal research method, examining international conventions, Indonesian legislation, judicial decisions, arbitral awards, bilateral instruments, official documents, and relevant academic literature. The analysis focuses particularly on the Vienna Convention on the Law of Treaties and UNCLOS 1982 Articles 55, 56, 74(3), and 83(3). The research finds that, although the Joint Statement possesses characteristics of an international agreement, its broad and ambiguous provisions do not establish a comprehensive and immediately enforceable joint development regime. It is therefore more appropriately understood as a framework for political and diplomatic cooperation, with specific obligations requiring further implementing arrangements. The research further finds that joint development is not inherently incompatible with UNCLOS 1982. Its compatibility depends on whether the arrangement preserves Indonesia’s maritime rights, does not recognise China’s nine-dash line as a source of maritime entitlement, does not constitute maritime delimitation, and does not prejudice future delimitation or the rights of third States.

Kata Kunci : Indonesia–China Joint Statement, joint development, UNCLOS 1982, exclusive economic zone, North Natuna Sea, nine-dash line, ASEAN.

  1. S1-2026-472906-abstract.pdf  
  2. S1-2026-472906-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-472906-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-472906-title.pdf