Analisis kewajaran penetapan Preferrend Bidder dalam divestasi saham Pemerintah pada bank-bank rekapitalisasi

AFFANDI, Subkhan, Dr. Gudono, MBA

2005 | Tesis | S2 Akuntansi

Pola Strategic Sale yang diterapkan BPPN dalam divestasi saham pemerintah pada lima bank rekap dimaksudkan untuk memperoleh investor strategis dengan visi dan misi jangka panjang yang mampu memberikan nilai tambah bagi bank sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan terpercaya, serta memberi efek lanjutan berupa percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Dengan metoda ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pengembalian yang optimal (premium) bagi negara, serta menghasilkan tata laksana divestasi yang baik dan transparan. Internship ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan divestasi strategis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan investor terpilih dan harganya telah wajar. Data bersumber dari dokumentasi, catatan arsip, dan observasi dari para praktisi yang tersedia dan dapat diakses melalui internet. Berdasarkan internship dengan metoda studi kasus dapat disimpulkan bahwa pertama secara umum pelaksanaan divestasi telah sesuai dengan ketentuan. Kedua, investor terpilih benar-benar merupakan pihak yang kompeten sebagai pemilik baru bank rekap, dengan dua catatan yaitu majority voting right tidak dapat dipenuhi oleh Kookmin Bank pada Divestasi BII dan pergeseran fokus divestasi dari perolehan kombinasi kualitas dan harga dari preferred bidder menjadi perolehan harga harapan pada divestasi Bank Lippo. Ketiga berdasar pengujian kembali, harga final yang telah disepakati dalam divestasi belum sepenuhnya wajar mencerminkan kondisi fundamental masing-masing bank dan nilai pasarnya, meskipun harga dimaksud merupakan harga terbaik yang ditawarkan oleh investor terpilih.

Strategic sale pattern implemented by IBRA on government’s stock divestiture at five recapitalized banks has aim to achieve strategic investors who have long-term vision and mission to carry out value added by which each bank can undergo intermediation function normally in credibly manner and at the best practice, and then it can support economic recovery enhancement and other domino effects to the macro economy of Indonesia. The other goal of this method is that government can afford optimal revenue to cover its budget and promote good corporate governance and transparency on divestiture execution. The objectives of this internship are to determine divestiture compliance, to assure the fairness in determining preferred bidder on every bank, and to test that the final price on this divestiture reflects fundamental of each bank and its fair market value. Data were collected from documentation, archives and participant observation and all of which are available and can be accessed through internet. According to study case method in internship, we can conclude that firstly divestitures were generally done fairly and complied with specific criteria. Secondly, each preferred bidder was competent party as new owner of recap bank with two exceptions i.e. majority voting right couldn’t be fulfilled by Kookmin Bank on BII divestiture and the divestiture focus had moved from obtaining best combination of preferred bidder and price bided to achieving expected price only on Lippo sale. Thirdly based on testing, final bid price was not reflected the fundamental of each bank and its market price fairly, although it was the best price offered by preferred bidder.

Kata Kunci : Divestasi,Bank Rekapitalisasi,Divestiture, Strategic Sale, Preferred Bidder, Recapitalized Bank.