Dinamika Penalaran Hukum dan Pola Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden (2004-2024)
Rafly Eka Putra, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini mengkaji dinamika penalaran hukum dan pola pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan karakteristik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden yang tidak lagi hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara, tetapi juga dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dua permasalahan yang dikaji, yaitu karakteristik permohonan dan argumentasi hukum Pemohon serta pola penalaran hukum (legal reasoning) hakim konstitusi dalam memutus PHPU Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, dengan objek putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik permohonan dan argumentasi hukum Pemohon mengalami perkembangan. Pada 2004, argumentasi dominan berorientasi pada kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara. Pada 2009, persoalan proses mulai dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap hasil pemilu. Periode 2014 dan 2019 menunjukkan berkembangnya dalil pelanggaran kualitatif, termasuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta persoalan penyelenggaraan pemilu lainnya. Pada 2024, argumentasi berkembang dengan memasukkan persoalan pencalonan, etika, netralitas aparatur negara, bantuan sosial, dan persoalan proses pemilu lainnya. Namun, hubungan antara pelanggaran yang didalilkan dengan hasil pemilu tetap menjadi unsur penting dalam konstruksi permohonan. Pola penalaran hukum hakim konstitusi tidak menunjukkan perkembangan linear dari pendekatan tekstual menuju substantif. Pada 2004-2009, penalaran lebih berorientasi pada hasil dan kepastian normatif, sedangkan pada 2014-2019 memperlihatkan hubungan antara proses, pembuktian, dan hasil. Pada 2024, pluralitas penalaran tampak melalui dissenting opinion yang menunjukkan perbedaan dalam mengonstruksikan isu hukum, menilai fakta dan pembuktian, memaknai norma, serta menentukan akibat hukum. Dengan demikian, dinamika penalaran hukum menunjukkan perubahan struktur justifikasi hukum, sementara unsur tekstual, prosedural, dan deduktif tetap menjadi bagian dari penalaran hakim dalam menghadapi kompleksitas perkara PHPU Presiden.
This research examines the dynamics of legal reasoning and patterns of legal consideration in the decisions of the Constitutional Court concerning disputes over the results of Presidential and Vice-Presidential Elections during the 2004–2024 period. This research is motivated by the development of the characteristics of Presidential Election Result Dispute (PHPU) petitions, which no longer concern only vote-counting errors, but also alleged violations in the electoral process. Two issues are examined, namely the characteristics of petitions and the legal arguments of Applicants, as well as the patterns of legal reasoning of Constitutional Court judges in adjudicating Presidential Election Result Disputes. This research uses normative legal research with a descriptive-analytical nature, employing statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library and documentary research, with the object being Constitutional Court decisions in Presidential Election Result Dispute cases in 2004, 2009, 2014, 2019, and 2024.
The results show that the characteristics of petitions and the legal arguments of Applicants have developed. In 2004, the arguments were predominantly oriented toward vote-counting and vote-recapitulation errors. In 2009, process-related issues began to be associated with their impact on election results. The 2014 and 2019 periods demonstrated the development of qualitative violation claims, including Structured, Systematic, and Massive violations and other electoral process issues. In 2024, the arguments developed to include issues of candidacy, ethics, neutrality of state officials, social assistance, and other electoral process issues. However, the relationship between the alleged violations and election results remained an important element in the construction of petitions. The legal reasoning of Constitutional Court judges did not demonstrate a linear development from a textual to a substantive approach. In 2004–2009, reasoning oriented toward results and normative certainty, while in 2014–2019 it demonstrated a relationship between process, evidence, and results. In 2024, plurality in legal reasoning emerged through dissenting opinions, showing differences in constructing legal issues, assessing facts and evidence, interpreting norms, and determining legal consequences. Thus, the dynamics of legal reasoning demonstrate changes in the structure of legal justification, while textual, procedural, and deductive elements remain part of judicial reasoning in addressing the complexity of Presidential Election Result Disputes.
Kata Kunci : PHPU Presiden, penalaran hukum, pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi, dissenting opinion.