Laporkan Masalah

Commercial Exploitation of Personal Likeness in AI-Generated Deepfakes: A Comparative Analysis of Indonesian Law and EU Law

Neisya Septifrita Dewi, Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) generatif memungkinkan terciptanya deepfake yang sangat realistis dengan mereplikasi wajah, suara, dan citra diri seseorang, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas dan eksploitasi komersial. Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur penggunaan citra diri secara tidak sah melalui deepfake berbasis AI. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap eksploitasi komersial citra diri berdasarkan hukum Indonesia dan mengidentifikasi prinsip hukum yang dapat diambil dari hukum Uni Eropa (UE) untuk memperkuat pelindungan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur, serta didukung wawancara semi-terstruktur dengan ahli. Analisis membandingkan hukum
hak cipta, pelindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan hukum perdata Indonesia dengan hukum Uni Eropa, yaitu EU AI Act dan instrumen hukum Uni Eropa lainnya yang relevan.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan yang sebagian dan terfragmentasi karena belum mengakui citra diri untuk kepentingan komersial sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri. Sebaliknya, EU AI Act
menetapkan kewajiban transparansi terhadap konten tertentu yang dihasilkan atau dimanipulasi AI berdasarkan Pasal 50. Indonesia perlu memperjelas kedudukan hukum citra diri komersial melalui perubahan terarah atas Undang-Undang Hak
Cipta serta mengatur kewajiban transparansi AI melalui peraturan pelaksana untuk memperkuat kepastian hukum.

The rapid advancement of generative artificial intelligence (AI) has enabled the creation of highly realistic deepfakes that replicate an individual’s face, voice, and likeness, creating risks of identity misappropriation and commercial exploitation. Indonesia currently lacks a specific and unified legal framework addressing the unauthorized reproduction and
commercial exploitation of personal likeness through AI-generated deepfakes. This research aims to examine the extent to which the existing Indonesian legal framework provides protection against such exploitation and to identify the legal principles that can be drawn from European Union (EU) law to strengthen that protection.

This research employs a normative juridical method with a comparative approach, examining statutory provisions, legal doctrines, and scholarly literature. The analysis compares the Indonesian Copyright Law, Personal Data Protection Law, Electronic Information and Transactions Law, Consumer Protection Law, and Civil Code with EU law, namely the EU AI
Act and other relevant EU legal instruments, supported by a semi-structured expert interview. 

This research finds that Indonesia’s existing legal framework provides only partial and fragmented protection, as none of the examined laws expressly recognize commercial likeness as an independent legal interest. In contrast, the EU AI Act introduces AI-specific transparencyobligations under Article 50 requiring disclosure of certain AI-generated or manipulated content. Accordingly, Indonesia should clarify the legal status of commercial likeness through targeted amendments to the Copyright Law, and adopt AI-specific transparency obligations through implementing regulation, adapted to its legal and institutional context to strengthen legal certainty and protection against AI-generated deepfake exploitation.

Kata Kunci : Copyright, Commercial Likeness, Deepfake, Artificial Intelligence

  1. S1-2026-497870-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497870-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497870-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497870-title.pdf