Laporkan Masalah

Perlindungan Hukum Pekerja PKWTT Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Sistem Kerja Jarak Jauh ( Studi Kasus PT X)

Akbar Raka Setyawan, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum pekerja PKWTT terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam sistem kerja jarak jauh di PT X serta untuk mengetahui dan menganalisis peran K3 dalam mendukung produktivitas kinerja pekerja PKWTT dalam sistem kerja jarak jauh di PT X. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pertama, pekerja PKWTT di PT X secara normatif tetap memiliki hak atas pelindungan K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Namun dalam praktik, PT X belum memiliki ketentuan maupun mekanisme khusus mengenai K3 dalam sistem kerja jarak jauh. Dukungan perusahaan berupa kuota internet, peminjaman laptop, dan akses sistem lebih berorientasi pada keberlangsungan pekerjaan daripada pencegahan risiko ergonomi, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, serta risiko psikologis, sehingga pelindungan hukum baru terpenuhi pada tingkat pengakuan hak dan belum bersifat substantif dan preventif. Peraturan perundang-undangan yang ada bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci pelaksanaan K3 dalam kerja jarak jauh, tetapi kekosongan norma teknis tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha. Kedua, K3 berperan mendukung produktivitas kinerja pekerja PKWTT. Risiko K3 yang tidak terkendali menimbulkan kelelahan dan tekanan psikologis yang berdampak pada menurunnya pencapaian target kerja, sehingga pengendalian risiko K3 perlu menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan.

This legal writing aims to examine and analyze the legal protection of permanent employees (PKWTT) regarding occupational safety and health (OSH) in the remote work system at PT X, as well as to examine and analyze the role of OSH in supporting the work productivity of permanent employees in the remote work system at PT X.

This research is an empirical juridical study with a descriptive approach. The data used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with respondents and informants, while secondary data were collected by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed using a qualitative method.

The research findings reveal that: First, permanent employees at PT X normatively retain their right to OSH protection as regulated in Articles 86 and 87 of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023, as well as Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2018. In practice, however, PT X does not yet have specific provisions or mechanisms regarding OSH in the remote work system. The support provided by the company, in the form of internet allowances, laptop loans, and system access, is oriented more toward the continuity of work than the prevention of ergonomic risks, the regulation of working and rest hours, and psychological risks, so that legal protection has only been fulfilled at the level of recognition of rights and is not yet substantive and preventive. The existing regulations are general in nature and do not regulate in detail the implementation of OSH in remote work, but this gap in technical norms does not eliminate the employer's obligations. Second, OSH plays a role in supporting the work productivity of permanent employees. Uncontrolled OSH risks lead to fatigue and psychological pressure that reduce the achievement of work targets, so that OSH risk control needs to become part of the company's management system.

Kata Kunci : Pekerja PKWTT, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kerja Jarak Jauh

  1. S1-2026-480977-abstract.pdf  
  2. S1-2026-480977-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-480977-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-480977-title.pdf