Laporkan Masalah

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Azkal Azkiya Nugroho, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam sistem hukum ketenagakerjaan Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari hasil pelayanan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


Penelitian ini bersifat deskriptif dan berjenis normatif dengan didukung wawancara narasumber.Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.


Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, Kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat komplementer dan koordinatif, bukan sebagai lembaga pengganti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedudukannya berfokus pada penegakan pidana ketenagakerjaan, pelayanan terpadu, dan kolaborasi antar-instansi yang menjadikan Desk Ketenagakerjaan kepolisian sebagai aktor utama dalam penegakan pidana. Kedua, Kepastian hukum pada hasil pelayanan Desk ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah tercapai secara prosedural. Akan tetapi, pelayanan Desk Ketenagakerjaan tidak mengambil alih sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah ada dan menguatkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pendekatan pidana.

This legal writing aims to determine and analyze the position of the Police Employment Desk within the employment law system. The subsequent objective is to determine and analyze the legal certainty of the service results provided by the Police Employment Desk in the settlement of industrial relations disputes.

This research is descriptive in nature and of a normative type, supported by interviews with resource persons. This legal research was conducted through library research using document study to obtain secondary data. The secondary data consists of various legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research data were analyzed and presented descriptively and qualitatively.

SBased on the research, the following results were obtained. First, the position of the Police Employment Desk in the Indonesian employment law system is complementary and coordinative, rather than acting as a substitute institution for the industrial relations dispute settlement mechanism. Its position focuses on the enforcement of employment crimes, integrated services, and inter-agency collaboration, which makes the Indonesian National Police (POLRI) Employment Desk the main actor in criminal enforcement. Second, legal certainty regarding the service results of the Employment Desk in the settlement of industrial relations disputes has been procedurally achieved. However, the Employment Desk services do not take over the existing industrial relations dispute settlement system, but rather strengthen the results of industrial relations dispute settlements through a criminal approach.

Kata Kunci : Desk Ketenagakerjaan, Perselisihan Hubungan Industrial, Pidana Ketenagakerjaan

  1. S1-2026-505006-abstract.pdf  
  2. S1-2026-505006-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-505006-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-505006-title.pdf