Kontestasi Ruang dalam Penataan Kawasan Pariwisata melalui Instrumen Relokasi Pedagang di Zona 2 Candi Borobudur

Nasywa Putri Wulandari, Joash Elisha Stephen Tapiheru, S.I.P., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penataan kawasan pariwisata tidak terbatas dipahami sebagai proses teknokratis yang bertujuan untuk mengatur dan menata ruang secara fisik, tetapi juga merupakan proses produksi ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan dan relasi kuasa. Penataan Zona 2 Candi Borobudur periode 2024-2025 melalui relokasi pedagang memperlihatkan dinamika tersebut ketika ruang yang sebelumnya telah dihidupi masyarakat selama puluhan tahun berhadapan dengan konsepsi baru mengenai ruang pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis produksi dan kontestasi ruang dalam penataan Zona 2 Candi Borobudur dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre dengan menerapkan triadik ruang, yaitu conceived space, perceived space, dan lived space pada masing-masing rezim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan Zona 2 mempertemukan dua rezim ruang dengan pola produksi ruang yang berbeda. Rezim dominan, yaitu negara dan kapital membangun konsepsi ruang pariwisata melalui orientasi quality tourism dan pilgrim tourism yang berangkat dari penilaian bahwa kondisi ruang sebelumnya tidak sesuai dengan prioritas pengembangan pariwisata. Konsepsi tersebut kemudian diwujudkan melalui penataan kawasan dan relokasi serta upaya penggeseran penghayatan ruang yang berimplikasi pada ketidakadilan spasial, termasuk mengubah akses dan posisi masyarakat terhadap ruang. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya rezim alternatif oleh pedagang dan masyarakat lokal dengan konsepsi yang menekankan penggunaan ruang secara adil dan dapat dirasakan seluruh pihak. Kedua rezim kemudian berhadapan dan berkontestasi melalui perbedaan konsepsi atas fungsi ruang yang ideal, perceived space melalui resistensi dari masyarakat, serta lived space masyarakat yang tidak sepenuhnya terdisrupsi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dominasi dalam produksi ruang tidak berlangsung secara deterministik. Meskipun rezim dominan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam arena conceived space, rezim alternatif tetap memiliki agensi untuk membentuk dan memproduksi ruangnya sendiri. Dengan demikian, penataan Zona 2 menjadi arena politik ruang yang mempertemukan dua pola produksi ruang dalam kondisi relasi kekuasaan yang tidak setara sekaligus menunjukkan bahwa produksi ruang berlangsung secara dinamis dan relasional.

Tourism development extends beyond the technocratic organization of physical space; it is also a process of spatial production shaped by competing interests and power relations. The development of Zone 2 of Borobudur Temple in 2024–2025 through the relocation of vendors illustrates this dynamic, as new conceptions of tourism space confronted spaces that local communities had used and inhabited for decades. This study aims to analyze the production and contestation of space in the development of Zone 2 of Borobudur Temple. It employs a qualitative case study approach, drawing on in-depth interviews, observations, and policy analysis. Henri Lefebvre’s theory of the production of space serves as the analytical framework, with the spatial triad of conceived space, perceived space, and lived space applied to each spatial regime.

The findings reveal that the development of Zone 2 brought two spatial regimes with distinct patterns of spatial production into contestation. The dominant regime, comprising the state and capital, constructed a conception of tourism space oriented toward quality tourism and pilgrim tourism, based on the assessment that existing spatial conditions did not align with tourism development priorities. This conception was subsequently materialized through spatial reorganization and vendor relocation, alongside efforts to reshape established ways of experiencing space. These processes had implications for spatial injustice, including changes in local communities' access to and position within the area. These conditions underpinned the formation of an alternative spatial regime comprising vendors and local communities, whose conception emphasized the equitable use of space by all parties. The two regimes contested one another through competing conceptions of the ideal functions of space, resistance expressed through spatial practices, and lived experiences that were not entirely disrupted. These findings demonstrate that the dominant regime’s production of space is not deterministic. Although the dominant regime possesses greater capacity to shape conceived space, the alternative regime retains the agency to shape and produce its own space. Thus, the development of Zone 2 constitutes an arena of spatial politics in which two patterns of spatial production confront one another under unequal power relations, demonstrating that the production of space is a dynamic and relational process.

Kata Kunci : Produksi Ruang, Lefebvre, Kontestasi Ruang, Rezim Ruang, Candi Borobudur, Penataan Kawasan