Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas: Studi Kasus Pengelolaan Umbul Sigedhang-Kapilaler, Klaten
Divani Dima Kurniawan, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.
2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)
Penelitian ini menganalisis proses collaborative governance dalam
pengelolaan Umbul Sigedhang-Kapilaler, destinasi wisata berbasis komunitas yang
terletak di perbatasan administratif Desa Ponggok dan Desa Karanglo, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah. Kolaborasi antara Lembaga Usaha Produktif Milik Masyarakat
Desa (LUPMMDes) Ponggok dan kedua pemerintah desa ini menarik untuk dikaji
karena diinisiasi oleh komunitas, bukan pemerintah, dan melibatkan klaim
kewenangan dari dua pemerintah desa sekaligus atas satu destinasi wisata.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
tunggal instrumental yang bersifat longitudinal, mencakup periode 2015 hingga
2023. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan
kunci, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis
menggunakan analisis tematik yang diarahkan oleh komponen Kerangka Integratif Collaborative
Governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa collaborative governance terbentuk secara bertahap
melalui interaksi antara konteks sistem, faktor pendorong, dan dinamika
kolaborasi, menghasilkan tindakan kolaboratif berupa kesepakatan pembagian
Pendapatan Asli Desa (PADes) yang konsisten dan pertumbuhan pendapatan yang
signifikan. Namun demikian, formalisasi kerja sama melalui nota kesepahaman
(MoU) belum tercapai karena tiga hambatan yang saling berkaitan, yaitu hambatan
substantif, struktural, dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
Kerangka Integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) relevan digunakan untuk
menjelaskan collaborative governance yang diinisiasi komunitas dan
melibatkan klaim kewenangan dari lebih dari satu pemerintah desa, sebuah
konteks yang berbeda dari mayoritas kajian collaborative governance di
Indonesia.
Kata
Kunci: collaborative governance, pariwisata berbasis komunitas, tata
kelola desa, formalisasi kerja sama, studi kasus
This study analyzes the process of collaborative governance in the
management of Umbul Sigedhang-Kapilaler, a community-based tourism destination
located on the administrative border between Ponggok Village and Karanglo
Village, Klaten Regency, Central Java. The collaboration between the Village
Community-Owned Tourism Enterprise (LUPMMDes) of Ponggok and the two village
governments is of particular interest because it was initiated by the community
rather than the government, and involves overlapping jurisdictional claims from
two village governments over a single tourism destination. This study employs a
qualitative approach with an instrumental single case study design that is
longitudinal in nature, covering the period from 2015 to 2023. Data were collected
through in-depth interviews with eight key informants, non-participant
observation, and documentary study, and were analyzed using thematic analysis
directed by the components of the Integrative Framework for Collaborative
Governance developed by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). The findings show
that collaborative governance was formed gradually through the interaction of
system context, drivers, and collaboration dynamics, producing collaborative
actions in the form of a consistent revenue-sharing agreement and significant
income growth. However, formalization of the cooperation through a memorandum
of understanding (MoU) has not yet been achieved due to three interrelated
barriers: substantive, structural, and procedural. This study concludes that
the Integrative Framework of Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) is relevant
for explaining community-initiated collaborative governance that involves
jurisdictional claims from more than one village government, a context that
differs from most collaborative governance studies in Indonesia.
Keywords:
collaborative governance, community-based tourism, village
governance, cooperation formalization, case study
Kata Kunci : collaborative governance, pariwisata berbasis komunitas, tata kelola desa, formalisasi kerja sama, studi kasus