Laporkan Masalah

Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang dan Pemerintah Terhadap Konsumen Perumahan Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Bencana Banjir Maret 2025)

Akmal Fauzan, Developer Liability, Government Liability, Consumer Protection, Public Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU), Flooding.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pengembang atas kesalahan dalam pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) setelah dilakukannya penyerahan kepada pemerintah daerah, serta bagaimana pertanggungjawaban lembaga pemerintah yang mengeluarkan rekomendasi teknis di luar kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan PSU tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pengembang atas perbuatan melawan hukum dengan dasar pengiklanan menyesatkan atau pembangunan di daerah rawan bencana yang terbukti merugikan konsumen. Meski begitu, pengembang diwajibkan untuk memenuhi beberapa dokumen perizinan dari pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan fasilitas. Di sisi lain, penerbitan rekomendasi teknis oleh Perum Jasa Tirta di luar kewenangannya menimbulkan persoalan keabsahan tindakan pemerintahan. Pertanggungjawaban pemerintah tetap memerlukan pembuktian pelanggaran hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Upaya hukum dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun gugatan sesuai ketentuan yang berlaku.

This study aims to analyze the developer’s legal liability for errors in the construction of public infrastructure, facilities, and utilities (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum or PSU) following their handover to the local government, as well as the legal liability of government institutions that issue technical recommendations beyond their authority. This study employs an empirical legal research method using statutory and case study approaches. Data were collected through literature review, interviews, and observation, and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the handover of PSU does not automatically absolve developers of liability for unlawful acts, including misleading advertising or construction in disaster-prone areas, where such conduct is proven to have caused losses to consumers. Nevertheless, developers are required to obtain certain government permits and documents before carrying out facility repairs. Meanwhile, the issuance of technical recommendations by Perum Jasa Tirta beyond its authority raises questions regarding the legal validity of government actions. Government liability requires proof of a legal violation, actual loss, and a causal relationship between the two. Legal remedies may be pursued through administrative procedures or litigation in accordance with applicable laws and regulations.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pengembang, Pertanggungjawaban Pemerintah, Perlindungan Konsumen, PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum), Banjir.

  1. S1-2026-480033-abstract.pdf  
  2. S1-2026-480033-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-480033-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-480033-title.pdf