Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang dan Pemerintah Terhadap Konsumen Perumahan Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Bencana Banjir Maret 2025)
Akmal Fauzan, Developer Liability, Government Liability, Consumer Protection, Public Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU), Flooding.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban
pengembang atas kesalahan dalam pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum (PSU) setelah dilakukannya penyerahan kepada pemerintah daerah, serta bagaimana
pertanggungjawaban lembaga pemerintah yang mengeluarkan rekomendasi teknis di
luar kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan
pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan PSU tidak serta-merta menghapus
tanggung jawab pengembang atas perbuatan melawan hukum dengan dasar pengiklanan
menyesatkan atau pembangunan di daerah rawan bencana yang terbukti merugikan
konsumen. Meski begitu, pengembang diwajibkan untuk memenuhi beberapa dokumen
perizinan dari pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan fasilitas. Di sisi
lain, penerbitan rekomendasi teknis oleh Perum Jasa Tirta di luar kewenangannya
menimbulkan persoalan keabsahan tindakan pemerintahan. Pertanggungjawaban
pemerintah tetap memerlukan pembuktian pelanggaran hukum, kerugian, dan
hubungan kausal. Upaya hukum dapat ditempuh melalui mekanisme administratif
maupun gugatan sesuai ketentuan yang berlaku.
This study
aims to analyze the developer’s legal liability for errors in the construction
of public infrastructure, facilities, and utilities (Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum or PSU) following their handover to the local government, as
well as the legal liability of government institutions that issue technical
recommendations beyond their authority. This study employs an empirical legal
research method using statutory and case study approaches. Data were collected
through literature review, interviews, and observation, and subsequently
analyzed qualitatively. The findings indicate that the handover of PSU does not
automatically absolve developers of liability for unlawful acts, including
misleading advertising or construction in disaster-prone areas, where such
conduct is proven to have caused losses to consumers. Nevertheless, developers
are required to obtain certain government permits and documents before carrying
out facility repairs. Meanwhile, the issuance of technical recommendations by
Perum Jasa Tirta beyond its authority raises questions regarding the legal
validity of government actions. Government liability requires proof of a legal
violation, actual loss, and a causal relationship between the two. Legal
remedies may be pursued through administrative procedures or litigation in
accordance with applicable laws and regulations.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pengembang, Pertanggungjawaban Pemerintah, Perlindungan Konsumen, PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum), Banjir.