Kesenjangan Kelembagaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus: Perbandingan Kinerja KPBPB Batam dan KEK Johor-Singapura (2020–2025)

Jasmine Syifa Aminah, Dedy Permadi, S.I.P., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

KPBPB Batam menghadapi tantangan baru dengan kemunculan KEK Johor-Singapura pada 2025. Kemunculan ini menekan KPBPB Batam untuk mengikuti dinamika yang membuka babak baru di lingkup regional. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah KEK Johor-Singapura menambah lapisan masalah baru atau hanya memunculkan masalah lama ke permukaan? Sebelum kemunculannya, KPBPB Batam sudah memiliki banyak masalah yang belum ditangani dengan baik, dan masalah itu semakin terekspos karena KEK Johor-Singapura tampil dengan keunggulan yang tidak mampu direplikasi. Penelitian ini menggunakan kerangka New Institutional Economics untuk membandingkan kualitas kelembagaan kedua kawasan pada 2020 hingga 2025, dengan metode kualitatif berlogika most-similar system design, karena keduanya berbagi latar belakang serupa namun menghasilkan outcome yang jauh berbeda. Asimetri akibat konsolidasi dua negara dalam KEK Johor-Singapura disisihkan karena yang dibandingkan bukan tipologi zona, melainkan model kompetisi investasi dalam menggerakkan kawasan ekonomi khusus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik kritis permasalahan KPBPB Batam terletak pada persoalan internal dan sistemik, bukan asimetri struktural atau tekanan eksternal. Secara konvensional, menyatukan lebih banyak aktor dalam satu badan seharusnya lebih sulit daripada mengoordinasikan aktor dalam satu sistem domestik. Namun, KEK Johor-Singapura mampu membangun institusi lintas batas yang lebih koheren daripada regulator KPBPB Batam yang aktornya hanya berasal dari satu negara. Lemahnya koordinasi ini meningkatkan biaya transaksi dan melemahkan kredibilitas komitmen kepada investor, sehingga posisi kompetitif Batam tertinggal. Respons proaktif dan strategis diperlukan, tetapi KPBPB Batam harus lebih dulu menuntaskan reformasi regulasi, bukan menambah lapisan baru, melalui perencanaan yang terkonsolidasi antaraktor.

KPBPB Batam faces a new challenge with the emergence of the Johor-Singapore SEZ in 2025. This pressures Batam to keep pace with developments that have opened a new chapter in the region. A big question arises: does the Johor-Singapore SEZ add a new layer of problems, or merely bring old ones to the surface? Before its emergence, Batam already had many poorly handled problems, and these have become more exposed because Johor-Singapore SEZ shows advantages KPBPB Batam cannot replicate. This study applies the New Institutional Economics framework to compare the institutional quality of both zones from 2020 to 2025, using a qualitative method based on most-similar system design logic, since the two share similar backgrounds yet produce very different outcomes. The asymmetry arising from the consolidation of two countries in the Johor-Singapore SEZ is set aside, because what is compared is not zone typology but the model of investment competition in running a special economic zone.

The findings show that the critical point of KPBPB Batam’s problems lies in internal and systemic issues, not structural asymmetry or external pressure. Conventionally, merging more actors into one body should be harder than coordinating actors within a single domestic system. Yet the Johor-Singapore SEZ has built a more coherent cross-border institution than KPBPB Batam’s regulator, whose actors come from only one country. This weak coordination raises transaction costs and undermines the credibility of commitments to investors, leaving KPBPB Batam behind in competitive position. A proactive and strategic response is needed, but KPBPB Batam must first complete regulatory reform rather than add new layers, through consolidated planning among all actors.

Kata Kunci : KPBPB Batam, KEK Johor–Singapura, Persaingan Investasi Regional, New Institutional Economics, ASEAN