Laporkan Masalah

Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur diketahuinya atau patut diduganya dalam tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3943 K/Pid.Sus/2025, serta merumuskan parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman hakim dalam menilai unsur tersebut pada perkara tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif melalui studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dan Mahkamah Agung memberikan penilaian yang berbeda terhadap rangkaian fakta yang secara substansial sama. Pengadilan Negeri menilai fakta yang ada belum cukup menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui maupun seharusnya menduga asal-usul dana, sedangkan Mahkamah Agung menilai fakta tersebut secara kumulatif dan dalam amar putusannya menempatkan keadaan batin Terdakwa pada unsur diketahuinya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada cara hakim memberikan bobot terhadap fakta dan menghubungkannya dengan keadaan batin Terdakwa. Adapun parameter penilaian unsur diketahuinya atau patut diduganya ditentukan dari hubungan antara fakta yang terbukti dengan keadaan batin Terdakwa. Pada unsur diketahuinya, penilaian diarahkan pada apakah informasi atau keadaan mengenai asal-usul kriminal harta telah diketahui atau disadari Terdakwa, dipahami maknanya, serta tercermin dalam sikap atau tindakannya. Sementara itu, pada unsur patut diduganya, penilaian diarahkan pada apakah berdasarkan posisi, pengalaman, informasi yang tersedia, dan keadaan konkret, Terdakwa seharusnya mempunyai dugaan dan melakukan tindakan kehati-hatian.

This legal research aims to analyze the judges' considerations in assessing the fulfillment of the knew or should have suspected element in money laundering offenses in Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bks and Putusan Mahkamah Agung Nomor 3943 K/Pid.Sus/2025, as well as to formulate parameters that may serve as guidelines for judges in assessing this element in future money laundering cases.

This research uses a normative legal research method through document study by examining laws and regulations, books, journals, and court decisions. The research is also supported by interviews with relevant resource persons to strengthen the analysis of the issues examined.

The results of this study show that Pengadilan Negeri Bekasi and Mahkamah Agung reached different assessments of substantially the same set of facts. Pengadilan Negeri Bekasi found that the available facts were not sufficient to show that the Defendant knew or should have suspected the origin of the funds, while Mahkamah Agung assessed the facts cumulatively and, in its ruling, placed the Defendant's state of mind within the element of knew. The main difference lies in how the judges weighed the facts and connected them to the Defendant's state of mind. The assessment of the element of knew or should have suspected is therefore determined by the relationship between the proven facts and the Defendant's state of mind. For the element of knew, the assessment focuses on whether information or circumstances concerning the criminal origin of the assets were actually known or realized by the Defendant, understood in their meaning, and reflected in the Defendant's conduct. Meanwhile, for the element of should have suspected, the assessment focuses on whether, based on the Defendant's position, experience, available information, and the specific circumstances of the case, the Defendant should have formed a suspicion and taken appropriate precautionary measures.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Parameter, Pertimbangan Hakim, Unsur Subjektif/Money Laundering, Parameters, Judicial Considerations, Subjective Element

  1. S1-2026-494844-abstract.pdf  
  2. S1-2026-494844-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-494844-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-494844-title.pdf