Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi
Josephine Dominique Silalahi, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks menuntut respons hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan. Deferred Prosecution Agreement (DPA) telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, serta telah diatur di Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan nama Perjanjian Penundaan Penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPP dalam sistem hukum common law system dan civil law system, serta mengkaji penerapannya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen kebijakan.
Berdasarkan analisis, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, mekanisme PPP telah diadopsi baik di negara common law system atau civil law system mengaturnya dengan menyesuaikan sebagaimana sistem ketatanegaraan masing-masing negara dibandingkan berdasarkan perbedaan karakteristik sistem hukum yang dianut. Perbedaan tersebut terlihat dari tahap pembuatan perjanjian hingga tahap pengawasan yang dilakukan oleh jaksa dan pengadilan dari masing-masing negara. Kedua, mekanisme PPP dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai alternatif pemidanaan yang dapat membantu pemulihan kerugian bagi tindak pidana korporasi, mengingat adanya perkembangan pemidanaan di Indonesia yang menekankan pada pemidanaan yang bersifat restoratif, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta perubahan terkait dengan sistem hukum acara pidana di dalam KUHAP. Pengaturan PPP dalam KUHAP juga dapat mengadopsi pengaturan PPP yang telah ada dari negara-negara lainnya, terutama terkait dengan kewenangan pembuatan perjanjian, keterlibatan pengadilan dalam pemantauan pasca ditetapkannya PPP, serta penjelasan terkait macam-macam tindak pidana yang dapat ditindak menggunakan PPP.
Kata Kunci : Perjanjian Penundaan Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Hukum/ Deferred Prosecution Agreement, Criminal Justice System, Legal System