Laporkan Masalah

Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi

Josephine Dominique Silalahi, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks menuntut respons hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan. Deferred Prosecution Agreement (DPA) telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, serta telah diatur di Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan nama Perjanjian Penundaan Penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPP dalam sistem hukum common law system dan civil law system, serta mengkaji penerapannya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen kebijakan. 

Berdasarkan analisis, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, mekanisme PPP telah diadopsi baik di negara common law system atau civil law system mengaturnya dengan menyesuaikan sebagaimana sistem ketatanegaraan masing-masing negara dibandingkan berdasarkan perbedaan karakteristik sistem hukum yang dianut. Perbedaan tersebut terlihat dari tahap pembuatan perjanjian hingga tahap pengawasan yang dilakukan oleh jaksa dan pengadilan dari masing-masing negara. Kedua, mekanisme PPP dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai alternatif pemidanaan yang dapat membantu pemulihan kerugian bagi tindak pidana korporasi, mengingat adanya perkembangan pemidanaan di Indonesia yang menekankan pada pemidanaan yang bersifat restoratif, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta perubahan terkait dengan sistem hukum acara pidana di dalam KUHAP. Pengaturan PPP dalam KUHAP juga dapat mengadopsi pengaturan PPP yang telah ada dari negara-negara lainnya, terutama terkait dengan kewenangan pembuatan perjanjian, keterlibatan pengadilan dalam pemantauan pasca ditetapkannya PPP, serta penjelasan terkait macam-macam tindak pidana yang dapat ditindak menggunakan PPP.


The increasingly complex nature of corporate crime requires a legal response that is not solely focused on punishment, but also on restoration. Deferred Prosecution Agreements (DPA) have developed as an alternative to the prosecution of corporate criminal offences in the United States, the United Kingdom, and France, and have been regulated in Indonesia under the 2025 Act on the Code of Criminal Procedure (KUHAP) as Perjanjian Penundaan Penuntutan (PPP). This study aims to analyze the implementation of PPP in common law and civil law systems, as well as examine its implementation in the Indonesian criminal justice system.

The study uses a juridical normative method with a comparative approach, based on primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal sources in the form of legislation, as well as secondary legal sources in the form of academic literature and policy documents. 

Based on the analysis, two conclusions can be drawn. Firstly DPA  has been adopted in both common law and civil law systems, with each system adapting it according to its own constitutional system rather than based on differences in the legal systems adopted. The differences are evident since the stage of drafting the agreement to the stage of supervision carried out by prosecutors and courts in each country. Secondly, the DPA  can be applied in the Indonesian criminal justice system as an alternative to punishment that can help to recover losses for corporate crime, given the development of punishment in Indonesia that emphasises restorative justice, the development of corporate criminal liability, and changes to the criminal procedure system in the KUHAP. The PPP regulations in the KUHAP can also adopt PPP regulations from other countries, particularly with regard to the authority to make agreements, the involvement of the court in monitoring after the PPP has been established, and the explanation of the types of crime that can be addressed using the DPA.

Kata Kunci : Perjanjian Penundaan Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Hukum/ Deferred Prosecution Agreement, Criminal Justice System, Legal System

  1. S1-2026-502498-abstract.pdf  
  2. S1-2026-502498-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-502498-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-502498-title.pdf