Laporkan Masalah

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Ditinjau dari Hukum Koperasi Sebagai Proyek Strategis Nasional

Khrisnadi Priambodo, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres No. 9/2025) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban pemisahan usaha simpan pinjam pada KDMP yang bukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) murni ketika skala asetnya meningkat menjadi menengah besar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan analitis dan historis. Bahan penelitian meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, serta data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian KDMP berdasarkan Inpres No. 9/2025 sah secara formil-prosedural menurut UU Koperasi dan peraturan pelaksananya karena persyaratan formal dan prosedural pendiriannya terpenuhi. Meskipun demikian, proses pembentukannya melanggar prinsip kesukarelaan dan kemandirian, jati diri, serta asas koperasi, karena berlangsung secara top-down di bawah tekanan pencairan Dana Desa dan bertumpu pada Inpres yang menyimpang dari fungsi beleidsregel. Pelanggaran syarat kesepakatan tersebut tidak menjadikan KDMP batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan, sehingga status badan hukumnya tetap berdiri sampai dibatalkan pengadilan. Usaha simpan pinjam pada KDMP wajib dipisah apabila aset Unit Simpan Pinjam melampaui ambang batas Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 melalui Pembagian koperasi, bukan konversi menyeluruh menjadi KSP, meskipun pengaturannya masih mengandung disharmoni dan kekosongan pengaturan.

This study aims to identify and analyze the legality of the formation of the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) based on Presidential Instruction Number 9 of 2025 (Inpres No. 9/2025) under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives (Cooperatives Law) and its implementing regulations. It also aims to identify and analyze the obligation to separate the savings-and-loan business in a KDMP that is not a pure Savings and Loan Cooperative (KSP) as its assets grow to a medium-large scale.

This research is normative legal research, descriptive-analytical in nature, with analytical and historical approaches. The research materials are secondary data consisting of primary and secondary legal materials obtained through library research, supported by interviews with informants. The data were analyzed qualitatively.

The results indicate that the establishment of KDMP under Inpres No. 9/2025 is formally and procedurally valid under the Cooperatives Law and its implementing regulations because its formal and procedural requirements are met. Its overall formation process nevertheless violates the principles of voluntariness and independence, the cooperative identity, and the principle of kinship, as it was carried out top-down under Village Fund disbursement pressure. This breach does not render KDMP void by law but only voidable, so its legal entity status remains in force until annulled by a court. The savings-and-loan business must be separated once the assets of the Savings and Loan Unit exceed the threshold in Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 8 of 2023.

Kata Kunci : Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Instruksi Presiden, Beleidsregel, Usaha Simpan Pinjam, Proyek Strategis Nasional

  1. S1-2026-497349-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497349-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497349-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497349-title.pdf