Laporkan Masalah

Penentuan nasib sendiri West Papua vis-à-vis tatanan hukum internasional, 1941–1969

Rachelle Amadea Roselynn Nikita Tan, Fajri Matahari Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Peneliti menilik bagaimana masyarakat Papua diliyankan dalam penentuan nasibnya sendiri dari 1941 sampai dengan 1969. Penelitian ini menggunakan pendekatan dunia ketiga pada hukum internasional atau Third World Approaches to International Law (TWAIL). Dengan menelusuri prinsip penentuan nasib sendiri di antara 1941 dan 1969, muatannya, otoritasnya, serta praktiknya, Peneliti menganalisis interaksinya dengan penentuan masyarakat Papua atas nasibnya sendiri. Dalam tiap momentum, rakyat Papua terus menerus menegaskan penentuan nasibnya sendiri baik di luar atau sesuai konsepsi norma penentuan nasib sendiri yang diwacanakan dalam tatanan ini. Kendati demikian, kedudukan Papua sebagai suatu entitas tetap dilegitimasi bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyatnya. Peneliti mengidentifikasi beberapa wujud peliyanan rakyat Papua dari nasibnya sendiri, yakni isolasi total dari bahasa penentuan nasib sendiri yang diwacanakan dalam tatanan hukum internasional; isolasi parsial dari akses diplomasi dalam gerakan penentuan nasib sendiri liberal; dan isolasi dari gerakan transnasional dekolonisasi gelombang dekolonisasi 1960-an. Menyandingkan ini dengan genealogi tatanan hukum internasional dan hubungannya dengan penentuan nasib sendiri, saya menyimpulkan bahwa pembebasan tidak datang karena tatanan hukum internasional dari waktu ke waktu tidak didesain untuk membebaskan rakyat Papua dari penjajahan. Pengalaman rakyat Papua dengan demikian mengilustrasikan bagaimana entitas non-negara—dalam belenggu negara pascakolonial—terus menerus diisolasi menentukan nasibnya sendiri.

The Researcher examines how the Papuan people were marginalized in their own self-determination from 1941 to 1969. This research employs a Third World approach to international law, or Third World Approaches to International Law (TWAIL). By tracing the principle of self-determination between 1941 and 1969—its content, authority, and practice—the Researcher analyzes its interaction with the Papuan people's determination of their own fate. At every momentum, the Papuan people continuously asserted their self-determination, either outside of or in accordance with the conception of the self-determination norm discoursed within this order. Nevertheless, Papua’s status as an entity continued to be legitimized against the will of the majority of its people. The Researcher identifies several forms of marginalization of the Papuan people from their own fate, namely: total isolation from the language of self-determination discoursed in the international legal order; partial isolation from diplomatic access in the liberal self-determination movement; and isolation from the transnational decolonization movement of the 1960s decolonization wave. Juxtaposing this with the genealogy of the international legal order and its relationship with self-determination, I conclude that liberation did not come because the international legal order was not designed over time to liberate the Papuan people from colonialism. The Papuan people’s experience thus illustrates how a non-state entity—in the shackles of a postcolonial state—is continuously isolated from participation in determining their own fate.

Kata Kunci : penentuan nasib sendiri West Papua; tatanan hukum internasional; TWAIL

  1. S1-2026-479130-abstract.pdf  
  2. S1-2026-479130-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-479130-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-479130-title.pdf