Laporkan Masalah

Praktik Utang-Piutang dalam Laguna Copperplate Inscription: Melacak Tradisi Hukum Filipina dan Nusantara Abad ke-10 Masehi

Debby Adinda Putri, Dr. Tjahjono Prasodjo, M.A.

2026 | Skripsi | ARKEOLOGI

Laguna Copperplate Inscription (LCI) merupakan satu-satunya dokumen tertulis pra-kolonial dari Filipina yang secara eksplisit merekam praktik hukum, yaitu pembebasan status hamba akibat jeratan utang. Berangka tahun 822 saka (900 M) dan ditulis dalam aksara Kawi serta bahasa yang memadukan unsur Melayu Kuno, Jawa Kuno, dan Sanskerta, LCI menjadi bukti penting bahwa masyarakat Tundun pada abad ke-10 M telah mengenal sistem administrasi dan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik utang-piutang yang tertuang dalam LCI serta menelaah sifat hubungan antara Filipina dan Nusantara pada abad ke-10 M. Penelitian ini menggunakan metode penelitian epigrafi komparatif, membandingkan LCI dengan dua prasasti Jawa Kuno yang sezaman dan bertema serupa, yaitu Prasasti Bulai (782 saka/860 M) dan Prasasti Guntur (829 saka/907 M) dan kitab hukum Agama sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prasasti tersebut merupakan bagian dari satu genre dokumen hukum Jawa Kuno yang sama, ditandai dengan konsistensi penggunaan gelar pejabat peradilan, keterlibatan saksi lintas-wilayah, serta klausul penutup pencegah sengketa ulang, meskipun masing-masing merekam jenis perkara yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan antara Filipina dan Nusantara pada abad ke-10 M tidak terbatas pada kontak dagang semata, melainkan turut menjangkau ranah administratif, hukum, dan keagamaan. Namun, kesamaan konvensi hukum tertulis ini tidak menunjukkan pengadopsian hukum Jawa Kuno secara utuh oleh masyarakat Tundun, melainkan mencerminkan sebuah bentuk vernakularisasi hukum, yaitu penyerapan konsep dan sistem hukum Jawa Kuno ke dalam tradisi masyarakat lokal.

The Laguna Copperplate Inscription (LCI) is the only pre-colonial written document from the Philippines that explicitly records a legal practice, namely, the emancipation of slaves from debt bondage. Dated 822 saka (900 CE) and written in the Kawi script in a language that blends elements of Old Malay, Old Javanese, and Sanskrit, the LCI serves as crucial evidence that the Tundun society of the 10th century CE had already developed a complex administrative and legal system. This study aims to examine the debt and credit practices described in the LCI and to analyze the nature of the relationship between the Philippines and the Nusantara in the 10th century CE. This study employs a comparative epigraphic research method, comparing the LCI with two contemporary Old Javanese inscriptions on a similar theme, the Bulai Inscription (782 saka/860 CE) and the Guntur Inscription (829 saka/907 CE) and using Agama legal texts as supporting material. The results of the study indicate that these three inscriptions represent that these three inscriptions belong to the same genre of Old Javanese legal documents, characterized by the consistent use of judicial officials’ titles, the involvement of witnesses from across different regions, and closing clauses designed to prevent future disputes, even though each records a different type of case. This study concludes that the nature of the relationship between the Philippines and the Nusantara in the 10th century CE was not limited to trade contacts alone, but also extended to the administrative, legal, and religious practices. However, these similarities in written legal conventions do not indicate that the Tundun community adopted Ancient Javanese law in its entirety, rather, they reflect a form of legal vernacularization, that is the assimilation of Ancient Javanese legal concepts and systems into local traditions.

Kata Kunci : Laguna Copperplate Inscription, epigrafi, utang-piutang, hukum Jawa Kuno, Filipina pra-kolonial, vernakularisasi hukum

  1. S1-2026-504314-abstract.pdf  
  2. S1-2026-504314-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-504314-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-504314-title.pdf