Praktik Utang-Piutang dalam Laguna Copperplate Inscription: Melacak Tradisi Hukum Filipina dan Nusantara Abad ke-10 Masehi
Debby Adinda Putri, Dr. Tjahjono Prasodjo, M.A.
2026 | Skripsi | ARKEOLOGI
Laguna
Copperplate Inscription (LCI) merupakan satu-satunya dokumen tertulis
pra-kolonial dari Filipina yang secara eksplisit merekam praktik hukum, yaitu
pembebasan status hamba akibat jeratan utang. Berangka tahun 822 saka (900 M)
dan ditulis dalam aksara Kawi serta bahasa yang memadukan unsur Melayu Kuno,
Jawa Kuno, dan Sanskerta, LCI menjadi bukti penting bahwa masyarakat Tundun
pada abad ke-10 M telah mengenal sistem administrasi dan hukum yang kompleks.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik utang-piutang yang tertuang
dalam LCI serta menelaah sifat hubungan antara Filipina dan Nusantara pada abad
ke-10 M. Penelitian ini menggunakan metode penelitian epigrafi komparatif,
membandingkan LCI dengan dua prasasti Jawa Kuno yang sezaman dan bertema
serupa, yaitu Prasasti Bulai (782 saka/860 M) dan Prasasti Guntur (829 saka/907
M) dan kitab hukum Agama sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketiga prasasti tersebut merupakan bagian dari satu genre dokumen hukum
Jawa Kuno yang sama, ditandai dengan konsistensi penggunaan gelar pejabat
peradilan, keterlibatan saksi lintas-wilayah, serta klausul penutup pencegah
sengketa ulang, meskipun masing-masing merekam jenis perkara yang berbeda. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan antara Filipina dan Nusantara pada abad
ke-10 M tidak terbatas pada kontak dagang semata, melainkan turut menjangkau
ranah administratif, hukum, dan keagamaan. Namun, kesamaan konvensi hukum
tertulis ini tidak menunjukkan pengadopsian hukum Jawa Kuno secara utuh oleh
masyarakat Tundun, melainkan mencerminkan sebuah bentuk vernakularisasi hukum, yaitu penyerapan
konsep dan sistem hukum Jawa Kuno ke dalam tradisi masyarakat lokal.
The Laguna Copperplate
Inscription (LCI) is the only pre-colonial written document from the
Philippines that explicitly records a legal practice, namely, the emancipation
of slaves from debt bondage. Dated 822 saka (900 CE) and written in the Kawi
script in a language that blends elements of Old Malay, Old Javanese, and
Sanskrit, the LCI serves as crucial evidence that the Tundun society of the 10th
century CE had already developed a complex administrative and legal system.
This study aims to examine the debt and credit practices described in the LCI
and to analyze the nature of the relationship between the Philippines and the
Nusantara in the 10th century CE. This study employs a comparative epigraphic
research method, comparing the LCI with two contemporary Old Javanese
inscriptions on a similar theme, the Bulai Inscription (782 saka/860 CE) and
the Guntur Inscription (829 saka/907 CE) and using Agama legal texts as
supporting material. The results of the study indicate that these three inscriptions
represent that these three inscriptions belong to the same genre of Old
Javanese legal documents, characterized by the consistent use of judicial
officials’ titles, the involvement of witnesses from across different regions,
and closing clauses designed to prevent future disputes, even though each
records a different type of case. This study concludes that the nature of the
relationship between the Philippines and the Nusantara in the 10th century CE
was not limited to trade contacts alone, but also extended to the
administrative, legal, and religious practices. However, these similarities in
written legal conventions do not indicate that the Tundun community adopted
Ancient Javanese law in its entirety, rather, they reflect a form of legal
vernacularization, that is the assimilation of Ancient Javanese legal concepts
and systems into local traditions.
Kata Kunci : Laguna Copperplate Inscription, epigrafi, utang-piutang, hukum Jawa Kuno, Filipina pra-kolonial, vernakularisasi hukum