Laporkan Masalah

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim

Salsa Anafalisia Putri, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemaafan hakim sebelum dan pasca PERMA Nomor 3 Tahun 2026 berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis putusan pemaafan hakim pada putusan pengadilan negeri dinilai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan pustaka terkait topik permasalahan yang diteliti. Namun, dalam penelitian ini didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana yakni 2 (dua) hakim dan 3 (tiga) akademisi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2026, belum terdapat parameter yang jelas sehingga pertimbangan hakim dalam menerapkan pemaafan hakim berbeda-beda, sedangkan setelah PERMA berlaku, penerapannya belum konsisten meskipun telah tersedia pedoman yang lebih konkret. Kedua, berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan pengadilan negeri yang diteliti pada umumnya telah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, tetapi kurang memperhatikan kepastian hukum, yang tampak pada kekeliruan dalam merujuk pasal, pertimbangan yang tidak menghubungkan ketentuan secara terpadu, serta tidak dirujuknya PERMA secara eksplisit dalam sebagian putusan.


This study aims to analyze judicial considerations in the granting of judicial pardons before and after the enactment of PERMA No. 3 of 2026. This study also aims to analyze judicial pardons in district court decisions in light of the principles of justice, legal certainty, and public interest.
This study is a normative and descriptive legal study. The data used are secondary data. Secondary data were obtained by reading and analyzing relevant literature on the research topic. However, this study is supported by primary data in the form of interviews with sources who have expertise in criminal law, namely 2 (two) judges and 3 (three) academics. The data in this study were analyzed using qualitative analysis methods. Conclusions were drawn using deductive reasoning.
This study yielded two conclusions. First, prior to the enactment of PERMA No. 3 of 2026, there were no clear parameters, resulting in varying judicial discretion in applying judicial leniency; whereas after PERMA took effect, its application remained inconsistent despite the availability of more concrete guidelines. Second, based on Gustav Radbruch’s theory of the purposes of law, the district court decisions examined generally reflected the values of justice and utility but paid insufficient attention to legal certainty, as evidenced by errors in citing articles, reasoning that failed to integrate legal provisions coherently, and the failure to explicitly cite PERMA in some decisions.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pemaafan Hakim/Judicial Discretion, Judicial Discretion Decisions

  1. S1-2026-492909-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492909-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492909-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492909-title.pdf