Relasi Keagenan Pemerintah Republik Indonesia dengan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Cagar Budaya

Muflih Hanif Syafrizal, Prof. Dr. Haryanto, M. A.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Keberadaan dan status Keraton Kasunanan Surakarta mengalami banyak perubahan sejak sebelum Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya hingga sekarang. Posisinya sebagai kawasan cagar budaya dan kehilangan status keistimewaan, membuat Keraton Kasunanan tidak memiliki utilitas lebih untuk mempertahankan eksistensinya kecuali mengandalkan bantuan Pemerintah Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya, Keraton Kasunanan cenderung mengalami hambatan akibat banyak faktor yang memengaruhi keberlangsungan pelestarian kebudayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan agency theory yang memposisikan Pemerintah Indonesia sebagai principal dan Keraton Surakarta sebagai agent disertai asumsi tujuan pelestarian cagar budaya. Teori ini digunakan untuk melihat relasi keduanya berjalan dengan segala dinamika pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan konsep pendukung, yaitu konsep dualitas dalam structuration theory, penulis beranggapan relasi antara Pemerintah Indonesia dengan Keraton Kasunanan adalah relasi yang terjadi karena terbentuknya sebuah struktur, serta menempatkan structure dan agent dalam sebuah konsep dualitas. Dalam artian keduanya memiliki derajat yang sama dan dapat memengaruhi satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk terjadi constrain atau enabling di dalam sebuah struktur.

Relasi principal terhadap agent untuk melestarikan cagar budaya keraton tidak berjalan secara maksimal karena munculnya agency problem. Terutama karena Surakarta kehilangan status keistimewaan yang menghilangkan privilese-nya dan konflik internal perebutan takhta Pakubuwono yang menciptakan dualisme kepemimpinan serta retaknya koordinasi internal keraton selama bertahun-tahun. Penulis juga memiliki keyakinan jika intervensi agent terhadap struktur tidak dapat disimpulkan secara singkat, mengingat agent memiliki banyak hambatan untuk melakukan constraining maupun enabling terhadap struktur.

The existence and status of the Keraton Kasunanan Surakarta have changed significantly from the time before the Republic of Indonesia declared its independence until the present. As a cultural heritage site that has lost its Daerah Istimewa status, the Keraton Kasunanan has no other means to sustain its existence except by relying on assistance from the Indonesian government. However, in practice, the Kasunanan Palace tends to face obstacles due to numerous factors that affect the sustainability of its cultural preservation efforts.

This study uses a case study qualitative research method based on agency theory, which positions the Indonesian government as the principal and the Keraton Surakarta as the agent, with the assumption that the goal is the preservation of cultural heritage. This theory is used to examine the relationship between the two entities and the dynamics involved in its implementation. This study also uses a secondary concept, which is the concept of duality in structuration theory. The author posits that the relationship between the Indonesian government and the Surakarta Palace is one that arises from the formation of a structure, and places “structure” and “agent” within a dualistic framework. In other words, both possess equal standing and can influence one another, thereby allowing to either constrain or enable in a structure.

The principal-agent relationship to preserve the cultural heritage of the keraton has not functioned optimally due to the emergence of agency problems. This is primarily because Surakarta lost its Daerah Istimewa status, which eliminated its privileges, and because of internal conflicts over the succession to the Pakubuwono throne, which created a dualism of leaders and disrupted internal coordination within the keraton for many years. The author also believes that the agent’s intervention in the structure cannot be easily concluded, given that the agent faces numerous obstacles and challenges in both constraining and enabling the structure.

Kata Kunci : Keraton Kasunanan, Principal-Agent, Cagar Budaya