Pelindungan Hukum Bagi Pemakai Merek Pertama Yang Tidak Terdaftar (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Singapura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-Hki/2024 dan Putusan SGIPOS No 4)
Rico, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H. M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pelindungan hukum bagi pemakai merek pertama yang tidak terdaftar di Indonesia dan Singapura berdasarkan studi putusan utama, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga mengenai sengketa merek “TAKO” dan Putusan SGIPOS No. 4 mengenai penolakan pendaftaran merek “PINGPONG”. Dengan perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperkuat pelindungan hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, serta peraturan perundangan-undangan terkait topik yang dibahas, serta didukung oleh data hasil wawancara bersama instansi dan praktisi.
Hasil penelitian menemukan adanya 3 (tiga) perbedaan terkait perbedaan pelindungan pemakai merek pertama yang tidak terdaftar antara Indonesia dan Singapura. Perbedaan yang ditemukan, yaitu terkait kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi pemakai merek pertama yang belum terdaftar sebelum melakukan gugatan pembatalan merek lain, perbedaan unsur pembuktiaan dimana Indonesia bertumpu pada adanya asas iktikad tidak baik dan Singapura yang dapat menggunakan doktrin Passing off, serta Mekanisme perlindungan Indonesia yang cenderung bersifat represif dan Singapura yang bersifat preventif. Pembelajaran yang dapat diambil Indonesia meliputi peninjauan kewajiban pendaftaran terlebih dahulu, penguatan parameter pembuktian iktikad tidak baik, serta penguatan mekanisme pelindungan preventif pada tahap oposisi tanpa menghilangkan pendaftaran sebagai dasar utama sistem merek.
This legal research aims to analyze the differences in legal protection for the unregistered first trademark users in Indonesia and Singapore based on main selected decisions, namely Supreme Court Decision Number 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 in conjunction with Commercial Court Decision Number 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga concerning the “TAKO” trademark dispute and SGIPOS Decision No. 4 concerning the refusal of registration of the “PINGPONG” trademark. Through this comparison, the research seeks to identify lessons that may be adopted to strengthen legal protection in Indonesia.
This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The primary data used in this research consist of secondary data in the form of court decisions and relevant laws and regulations concerning the subject matter under study, supplemented by data obtained through interviews with relevant institutions and legal practitioners. The research begins by analyzing the judicial considerations set out in the selected decisions based on the applicable laws and regulations and relevant legal concepts.
The research identifies three differences in the legal protection afforded to the unregistered first trademark users in Indonesia and Singapore. These differences concern the requirement for prior registration by the unregistered first trademark users before filing an action for the cancellation of another trademark; differences in the evidentiary elements, whereby Indonesia relies on the principle of bad faith, while Singapore may rely on the doctrine of passing off; and differences in the protection mechanisms, whereby the Indonesian system tends to provide repressive protection, while the Singaporean system provides preventive protection. The lessons that may be drawn by Indonesia include reconsidering the requirement of prior registration, strengthening the parameters for establishing bad faith, and strengthening preventive protection through the opposition mechanism, without eliminating registration as the primary basis of the trademark system.
Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pemakai Merek Pertama, Merek yang Tidak Terdaftar, Studi Komparatif.