Analisis Keabsahan dan Tanggung Jawab Perdata atas Praktik Jual Beli iPhone 16 di Indonesia melalui Jasa Titip Beli di Media Sosial Sebelum Terbitnya Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri
Irdina Nayla Farzana, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan tanggung jawab perdata atas praktik jual beli iPhone 16 di Indonesia melalui jasa titip beli di media sosial sebelum terbitnya sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan narasumber terkait, yakni Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian RI dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul dalam praktik jual beli iPhone 16 melalui jasa titip beli di media sosial sebelum terbitnya sertifikat TKDN dikategorikan sebagai perjanjian campuran antara perjanjian jual beli dan perjanjian pelayanan jasa. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah objektif "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang halal", karena iPhone 16 sebagai objek perjanjian pada saat itu belum bersertifikat TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bahwa sertifikat TKDN sebagai salah satu syarat agar perangkat telekomunikasi dapat diperjualbelikan secara sah di Indonesia. Dalam hal terjadi kerugian konsumen tanggung jawab perdata dapat ditempuh melalui gugatan wanprestasi jika perjanjian dinyatakan sah, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum jika perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
This research aims to analyze the validity and civil lialibity arising from the practice of sale and purchase the iPhone 16 in Indonesia through personal shopper services on social media prior to the issuance of the Domestic Component Level Certificate (TKDN), and in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Laws at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.
This research is a normative legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as through interviews with the relevant resource persons, from the Ministry of Industry and the Directorate General of Customs and Excise.
The research indicate that the legal relationship arising from the practice of the iPhone 16 personal shopper service through social media prior to the issuance of the TKDN certificate is categorized as a mixed agreement combining a sale and purchase agreement and a service agreement. The agreement fails to satisfy the objective validity requirements of "a certain matter" and "a lawful cause", since the iPhone 16 had not yet obtained a TKDN certificate at that time, as required under Government Regulation Number 46 of 2021 concerning Post, Telecommunications, and Broadcasting, which establishes the TKDN certificate as one of the requirements for telecommunications equipment to be lawfully traded in Indonesia. In the event of consumer loss, civil lialibility may be pursued through a claim for breach of contract if the agreement is valid, or through a claim for tortious conduct if the agreement is declared null and void by operation of law.
Kata Kunci : Kata Kunci: Jasa Titip, Perjanjian Campuran, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Pelayanan Jasa, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Tanggung Jawab Perdata, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum / Key Words: Personal-Shopper Service, Mixed Agreement, Sale a