Tanggung Jawab Hukum atas Kesalahan Data Eksternal (Oracle) dalam Smart Contract: Implikasi bagi Indonesia
Jovin Adika Kartawidjaja, Dr. Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum oracle serta pertanggungjawaban hukum atas kesalahan data eksternal oleh oracle dalam pelaksanaan smart contract berbasi teknologi blockchain berdasarkan hukum positif Indonesia. Oracle berfungsi sebagai jembatan penting untuk memasukkan data off-chain dari dunia nyata ke dalam ekosistem blockchain yang bersifat tertutup. Keterbatasan data oracle atau adanya kegagalan teknis (bug maupun manipulasi) berpotensi memicu kegagalan eksekusi smart contract yang merugikan para pihak.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didukung oleh wawancara narasumber. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract dapat dikualifikasikan sebagai Kontrak Elektronik apabila berkaca pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta dapat dikategorikan sebagai Agen Elektronik dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP No. 71 Tahun 2019. Sementara itu, oracle berfungsi sebagai Trusted Third Party Data Provider yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) karena mengoperasikan sistem elektronik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi elektronik. Tanggung jawab hukum atas kesalahan pengiriman data oleh oracle dibebankan kepada perusahaan penyedia layanan oracle selaku Penyelenggara Sistem Elektronik.Perbuatan Melawan Hukum didasari oleh Pasal 15 UU ITE jo. Pasal 3 dan Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019, penyedia oracle wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ketidakandalan atau kegagalan sistem elektroniknya dalam menyediakan data yang akurat sehingga menimbulkan kerugian. Dapat dikatakan wanprestasi apabila penyedia oracle tidak memenuhi prestasi dalam service level agreement.
This research aims to analyze the legal position of oracles and legal liability for errors in external data provided by oracles in the implementation of smart contracts based on blockchain technology under Indonesian positive law. An oracle serves as an important bridge for introducing off-chain data from the real world into the blockchain ecosystem, which operates as a closed system. Limitations in oracle data or technical failures, including bugs and manipulation, may potentially trigger the failure of smart contract execution and cause losses to the parties involved.
This research employs a juridical-normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, supported by interviews with relevant sources. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary
legal materials were analyzed qualitatively.
The results of the research indicate that a smart contract may be qualified as an Electronic Contract with reference to Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), and may also be categorized as an Electronic Agent within the framework of the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Government Regulation Number 71 of 2019. Meanwhile, an oracle functions as a Trusted Third-Party Data Provider, which may be legally classified as part of an Electronic System Provider (Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE) because it operates an electronic system to collect, process, and provide electronic information. Legal liability for errors in data transmitted by an oracle rests with the oracle service provider as an Electronic System Provider. Liability based on an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) is grounded in Article 15 of the UU ITE in conjunction with Articles 3 and 31 of Government Regulation Number 71 of 2019. Accordingly, an oracle provider is required to be responsible for losses arising from the unreliability or failure of its electronic system to provide accurate data that results in losses. A breach of contract (wanprestasi) may arise where the oracle provider fails to perform its obligations as stipulated in the Service Level Agreement.
Kata Kunci : Smart Contract, Blockchain, Oracle, Penyelenggara Sistem Elektronik, Tanggung Jawab Hukum