Laporkan Masalah

Analisis Konstitusionalisme Feminis terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 dalam Pengaturan Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) di Indonesia

Valentcia Liusarany, Prof. Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

INTISARI

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan kesehatan negara mengatur praktik Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) di Indonesia, khususnya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, serta sejauh mana konstruksi hukum yang berbasis kesehatan tersebut dapat menjamin perlindungan hak asasi perempuan secara substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan tenaga kesehatan dan tokoh advokasi FGM/C. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif konstitusionalisme feminis untuk menilai perlindungan hak konstitusional perempuan sebagai subjek hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan FGM/C bergeser dari pengaturan prosedur medis menuju penghapusan praktik yang melarang tindakan memotong, melukai, dan lainnya yang merusak organ genitalia. Pembingkaian yang dituangkan bersifat medis secara terbatas dan organ sentris, sehingga mengaburkan unsur kekerasan berbasis gender serta kekerasan seksual dalam praktik FGM/C. Pengaturan tersebut belum memuat perlindungan substantif yang pada gilirannya menunjukkan pengabaian pengalaman hidup perempuan sebagai dasar pembentukan hukum yang responsif gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum kesehatan yang berlaku belum mampu menjamin perlindungan hak asasi perempuan secara substantif sebagai subjek hukum.

ABSTRACT

This legal study examines how the state’s health policy regulated the practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in Indonesia, particularly through Minister of Health Regulation Number 2 of 2025 on the Implementation of Reproductive Health Efforts, and the extent to which this health-based legal construction can substantively guarantee the protection of women’s human rights. 

This research is a normative-empirical legal study employing a descriptive-analytical socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with health professionals and FGM/C advocacy figures. Secondary data were obtained through a literature review of legislation, academic literature, and related documents. The data were then analyzed qualitatively using a feminist constitutionalism perspective to assess the protection of women’s constitutional rights as legal subjects.

The findings indicate that the regulation of FGM/C has shifted from regulation procedures based on medical standards toward abolishing the practice, prohibiting acts that cut, injure, and otherwise damage the genitalia. The framing is limited in its medical orientation and is organ-centric, thereby obscuring the elements of gender-based violence and sexual violence in the practice of FGM/C. The regulation does not yet contain substantive protection which in turn shows a disregard for women’s lived experience as the basis for forming gender-responsive law. The study concludes that the prevailing health law construction has not yet been able to substantively guarantee the protection of women’s human rights as constitutional subjects.

Kata Kunci : Kata Kunci: FGM/C, Peraturan Menteri Kesehatan, Konstitusionalisme Feminis, Subjek Hukum, Hak Asasi Perempuan. Keywords: FGM/C, Minister of Health Regulation, Feminist Constitutionalism, Legal Subject, Women’s Human Rights.

  1. S1-2026-502785-abstract.pdf  
  2. S1-2026-502785-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-502785-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-502785-title.pdf