Laporkan Masalah

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Dusun Plosodoyong, Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul

Fezellita Nursabaa, Dr. Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum kebiasaan di Dusun Plosodoyong, Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960 atau tidak, serta untuk menganalisis masih diperlukan atau tidaknya penerapan UU No. 2 Tahun 1960 dalam praktiknya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yang utamanya meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber, serta didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif karena menggambarkan secara mendetail praktik perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum kebiasaan di Dusun Plosodoyong. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum kebiasaan di Dusun Plosodoyong belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960. Ditemukan 4 aspek yang bertentangan, meliputi bentuk perjanjian secara lisan; ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan; imbangan bagi hasil jenis maro yang tidak membedakan antara tanaman padi dan tanaman palawija (kacang hijau) yang ditanam di sawah, serta mertelu pada tanaman padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai) yang ditanam di tanah kering yang tidak memperhatikan bahwa biaya pemeliharaan dan produksinya lebih besar dibandingkan pengerjaan di sawah, namun hanya memberikan 1/3 bagian untuk penggarap; serta tidak ada intervensi Kepala Desa maupun Camat dalam penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian bagi hasil secara sepihak sebelum memenuhi batas waktu minimum yang layak. Dua di antara 4 aspek tersebut, meliputi ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan dan imbangan bagi hasil yang timpang merupakan unsur-unsur pemerasan yang hendak dicegah oleh UU No. 2 Tahun 1960. Lebih lanjut, belum diterbitkan SK Bupati Kab. Gunungkidul yang mengatur terkait imbangan bagi hasil. Oleh karena itu, penerapan UU No. 2 Tahun 1960 masih diperlukan dalam praktiknya di Dusun Plosodoyong yang wajib didukung dengan penyuluhan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Inpres No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960.

This study aims to identify and analyze profit-sharing practices based on customary law in Plosodoyong Hamlet, Ngalang Village, Gedangsari Subdistrict, Gunungkidul Regency, to determine whether they comply with Law No. 2 of 1960, as well as to analyze whether the application of Law No. 2 of 1960 is still necessary in practice.

This research is a juridical- empirical legal study, primarily examining primary data obtained through interviews with respondents and key informants, supported by secondary data obtained through literature review. This research is descriptive in nature, as it describes in detail the practice of profit-sharing agreements based on customary law in Plosodoyong Hamlet. This research employs a statutory approach. The data obtained were analyzed using a qualitative method.

The results of this research indicate that the practice of profit-sharing agreements based on customary law in Plosodoyong Hamlet does not yet fully conform to Law No. 2 of 1960. Four conflicting aspects were identified, including the oral nature of the agreements; uncertainty regarding the duration of implementation; the “maro” profit-sharing ratio, which does not distinguish between rice and secondary crops (mung beans) grown in paddy fields, as well as the “mertelu” ratio applied to rice and secondary crops (corn, mung beans, peanuts, and soybeans) grown on dry land, which fails to account for the fact that maintenance and production costs are higher than for paddy fields, yet only allocates one-third of the proceeds to the cultivators; and the absence of intervention by the Village Head or Subdistrict Head in resolving disputes over the unilateral termination of profit-sharing agreements before the expiration of a reasonable minimum time limit. Two of these four aspects, the uncertainty of duration and the unequal profit-sharing ratio, constitute elements of exploitation that Law No. 2 of 1960 seeks to prevent. Furthermore, no Regent's Decree of Gunungkidul Regency concerning profit-sharing ratios has ever been issued. Therefore, the implementation of Law No. 2 of 1960 is still necessary in practice in Plosodoyong Hamlet, and it must be supported by outreach, enforcement, and oversight of the law’s implementation, as mandated in Article 2 paragraph (4) of Presidential Instruction No. 13 of 1980 concerning Guidelines for the Implementation of Law No. 2 of 1960.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Kebiasaan, UU No. 2 Tahun 1960

  1. S1-2026-493580-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493580-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493580-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493580-title.pdf