Dinamika kolaborasi Antar-Stakeholders dalam strategi Anti-Trafficking di Kota Bandung

NUH, Mohammad, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Maraknya kasus perdagangan perempuan dan anak di Kota Bandung menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan. Data menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia di kota ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan dunia hiburan di Kota Bandung serta faktor letak wilayah yang strategis dan relatif terbuka bagi pendatang menjadi faktor pemicu perkembangan jumlah kasus trafficking di daerah ini. Hasil penelitian LPA Jawa Barat misalnya, menunjukkan dari 95 responden anak dan perempuan yang berada di tempattempat hiburan 48,4 persen menjadi korban trafficking. Kompleksitas persoalan trafficking di Kota Bandung yang demikian tinggi menuntut adanya penanganan yang integratif dari berbagai aspek dan membutuhkan kerja sama antar-stakeholders. Hasil penelitian ini menunjukkan kolaborasi antar-stakeholders di Kota Bandung dalam rangka penanganan perdagangan manusia relatif telah berkembang, baik di kalangan LSM maupun instansi pemerintah. Namun demikian, model kolaborasi yang berkembang cenderung terjadi secara spontan dan bersifat informal. Model kolaborasi spontanitas yang dimaksud menunjuk pada suatu proses kerja sama yang dibangun atas dasar kasuistik dan tidak terlembaga. Model kolaborasi seperti itu, pada satu sisi, memiliki kelebihan, yaitu tidak terbebaninya proses kerja sama yang dibangun oleh hambatan-hambatan administrasi. Namun demikian, praktik kolaborasi seperti itu sangat tergantung pada person-person yang ada di masing-masing lembaga dan bersifat temporary. Oleh karena itu, perlu ada model kolaborasi yang terlembaga sehingga masingmasing lembaga tetap terikat untuk melakukan kerja sama, sekalipun pimpinan mengalami pergantian atau person yang selama ini terlibat kerja sama tidak aktif lagi. Untuk mengimplementasikan model jaringan kolaborasi yang terlembaga tersebut, diperlukan adanya inisiasi dari pemerintah daerah setempat. Lembaga pemerintah yang dianggap memiliki otoritas kewenangan berlebih dalam pengambilan kebijakan kiranya perlu menjadi inisiator atas lahirnya jaringan kolaborasi tersebut. Aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di dalam melakukan inisiasi adalah menempatkan lembaga anggota jaringan kolaborasi dalam satu tingkat kewenangan, terutama bagi LSM.

The existence of women and child trafficking in Bandung Cities have inspirated this research. The data shows that human trafficking in Bandung tends to increase from year to year. The growth of entertainment centers in Bandung, the strategic location of the city and the relatively welcoming atmosphere for migrants have triggered the increase in incidences of trafficking in Bandung. The research findings of LPA West Java, for example, shows that almost 48,4% of respondens working at intertainment bussiness are subjected to trafficking. The problem of trafficking in Bandung is very complex. Therefore, there is a need for an integrative approach in overcoming this problem. This means that a networking between various stakeholders is needed, both from the government and from NGOs. The results of this research show that networking among stakeholders in Bandung, which aims at overcoming human trafficking, has been developed, both by the government and the NGOs. However, the model used in the networking tends to be a spontaneous and an informal one. The spontaneous model means that the networking is not planned out institutionally, and exists only in cases where a particular institution is not capable of handling the case. When that particular institution does not have the capacity to provide guidance, then the informal institution will contact another institution to support it. This type of networking has a positive side to it, where there is no administrative burden placed upon the institutions involved. All the administrative conditions that need to be fulfilled in formal networking could inhibit this process. However, in practice, such networking rely heavily on the individuals involved in those institutions, and the networking itself is only a temporary collaboration. Therefore, there is a need to establish an institutional based networking so that each institution stays obliged to the network, even though there is a change in structure or persons within the institutions. In order to implement this type of networking, the local government needs to be initiating this activity, especially local governmental institutions that possess enough authority to do so. The important aspect that local governments need to keep in mind when initiating this network is to place all institutions involved within equal levels of authority, especially NGOs.

Kata Kunci : Trafficking,Strategi Stakeholders