Dampak pemekaran wilayah terhadap peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan

ACHMAD, Abdurahim, Drs. Agnes Sunartiningsih, MS

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah keseriusan dari pemerintah pusat untuk dapat memberikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seiring dengan itu fenomena menarik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kecenderungan daerah untuk memekarkan wilayahnya dengan membentuk propinsi atau kabupaten/kota baru, yang bertujuan untuk mengurus daerahnya dalam upaya memberikan palayanan dan meningkat kesejahteraan masyarakat. karena sebelum pemekaran wilayah terjadi kesenjangan pembangunan termasuk pendidikan, dimana alasan pemerintahan daerah adalah karena terlalu luasnya wilayah pemerintahan sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kemasyarakatan. Alasan ini mengantar penulis untuk melakukan sebuah penelitian tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan pendidikan serta, kebijakan pemerintah daerah terhadap program pembangunan di bidang pendidikan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan lapangan. Dalam melakukan wawancara sejumlah masyarakat sebagai responden dan pejabat pemerintah sebagai informan serta didukung oleh pencarian data melalui dokumen, baik data sekunder maupun data primer. Dampak pemekaran wilayah bagi masyarakat di bidang pendidikan dengan membuka aksessibilitas dari pemerintah membawa dampak positif, karena setelah pemekaran ketersediaan fasilitas pend idikan sangat mudah didapat dan dijangkau dengan cepat sehingga dari sisi ekonomi dapat mengurangi beban biaya bagi masyarakat, dalam memperoleh akses pendidikan, jika hal ini dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah. Dengan membuka akses pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang telah memadai melalui kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan berbagai perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan terutama program di bidang pendidikan dan bidang lain seperti bidang perhubungan, akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, meskipun tidak secara signifikan terutama di beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh program pemerataan pembangunan. Untuk itu program – program pembanguan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah dengan lebih melihat pembangunan pada aspek lokal yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat terutama yang terkait dengan pendidikan dan program lain yang bisa mendukung pelaksanaan program pendidikan tanpa harus menunggu program kiriman dari pemerintah pusat. Maka dampak dari pemekaran wilayah, akan dirasakan sendiri oleh msyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai amanat undang – undang yang harus di laksanakan termasuk pelayanan pendidikan, sehingga akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Implementation of local autonomy is manifestation of seriousness of central government to give most of its authority to local government to administer their matters. Along with it, the interesting phenomena that emerge in implementation of local autonomy is tendency of local government to div ide their regions by establishing new province or district with purpose to provide better service and improve people welfare. It is due to before the division, there is lag of development including in education field. The local governments reason is that their area is wide, which burden provision of service and development. This research was done to identify impact of regional division though policy, planning and implementation of development done by government of Kota Tidore Kepulauan. Theoretically, socia l service is a service carried out by government employee in form of providing goods and service to public according to the requirement and stipulations in effective laws. Meanwhile, local development planning concept is a process of making activity steps involving some elements to use resource in improving social welfare in a region. This is descriptive qualitative research. Data is collected through interview, documentation and field observation. The interview is carried with some people and governmental officers as informant and supported by searching data from documents, as secondary and primary data. Data triangulation is examination of validity of data used to crosschecking data provided by informants. Impact of regional division in term of service, planning and implementation of development in Kota Tidore Kepulauan is the opening of education access through availability of educational facilities and supported with availability of infrastructure and other facilities that make people easier to get education, from basic education up to higher education. In addition, development planning that emphasize on local people’s needs and implementation of development in other fields such as transportation very help to accelerate implementation of development program in educational field. Result of the research is that regional division is a strategic policy because it decreases the wide of governmental area, shortens service span of control and accelerate even distribution of development. With faster service provision, people will feel the economic impact of the development that, in turn, increase household income, because the faster and nearer service, especially in educational service will reduce expenditure for expense for people, especially educational expense for their children.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah,Layanan Pendidikan, area division and development service in educational field