Laporkan Masalah

Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Investasi atas Praktik Dark Patterns Dalam Pemberian Fasilitas Margin (Studi Komparasi antara Indonesia dengan Uni Eropa)

Nida Qori Mumtaza, Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan mengkaji jangkauan hukum positif Indonesia dalam melindungi konsumen dari praktik dark patterns pada pemberian fasilitas margin di aplikasi investasi dan membandingkannya dengan peraturan di Uni Eropa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Uni Eropa, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan praktik dark patterns dalam aplikasi investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mampu memberikan pelindungan yang memadai terhadap praktik dark patterns dalam pemberian fasilitas margin, baik dari sisi preventif melalui UUPK, UU ITE, dan POJK 22/2023 yang hanya beroperasi dalam paradigma informasi tanpa mengatur desain antarmuka secara spesifik, maupun dari sisi pelindungan represif melalui jalur pidana, administratif, dan perdata yang menghadapi hambatan struktural dalam pembuktian. Perbandingan dengan Uni Eropa melalui DSA dan Directive (EU) 2023/2673 telah bergeser ke paradigma otonomi yang secara eksplisit melarang desain antarmuka yang mengeksploitasi bias kognitif konsumen dan mendistorsi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bebas dan terinformasi. 

This legal research aims to examine the scope of Indonesian positive law in protecting consumers from dark pattern practices in the provision of margin facilities on investment applications, and to compare it with the regulations in the European Union.

This research is a legal study employing a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations applicable in Indonesia and the European Union, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and other library sources. The legal materials are then analyzed qualitatively by correlating dark pattern practices in investment applications with the applicable legal provisions.

The research results indicate that Indonesian positive law has not been able to provide adequate protection against dark pattern practices in the provision of margin facilities. This applies both from a preventive standpoint through the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Financial Services Authority Regulation (POJK) 22/2023, which currently only operate within an information paradigm without specifically regulating interface design, as well as from a repressive protection standpoint through criminal, administrative, and civil avenues that face structural obstacles regarding the burden of proof. A comparison with the European Union reveals that through the DSA and Directive (EU) 2023/2673, they have shifted to an autonomy paradigm that explicitly prohibits interface designs that exploit consumers' cognitive biases and distort their ability to make free and informed decisions.

Kata Kunci : Dark Patterns, Aplikasi Investasi, Fasilitas Margin, Pelindungan Konsumen, Komparasi Hukum, Uni Eropa.

  1. S1-2026-482682-abstract.pdf  
  2. S1-2026-482682-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-482682-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-482682-title.pdf