Laporkan Masalah

Konstitusionalitas Larangan Partai Politik Menganut, Mengembangkan, dan Menyebarkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Nasywa Ananditha Bilal, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menafsirkan larangan bagi partai politik untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme melalui perspektif Critical Legal Studies serta menganalisis pembatasan hak konstitusional yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut berdasarkan Teori Hak Konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sejarah, politik, budaya, dan filsafat hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Rumusan masalah pertama dianalisis menggunakan perspektif Critical Legal Studies oleh Roberto Mangabeira Unger, sedangkan rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan teori hak konstitusional oleh Robert Alexy melalui parameter legal basis, legitimate aim, dan proportionality.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan partai politik menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme bukan merupakan norma hukum yang netral dan objektif, melainkan hasil institusionalisasi konfigurasi politik pasca peristiwa G30S yang dipertahankan melalui konstruksi sejarah dan budaya anti-komunisme. Oleh karena itu, norma tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sejarah, politik, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi pembentukannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik inkonstitusional berdasarkan parameter pengujian hak konstitusional oleh Robert Alexy. Meskipun memenuhi unsur legal basis, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur legitimate aim karena hubungan antara komunisme dan ancaman terhadap keamanan nasional serta ketertiban umum bertumpu pada konstruksi sejarah yang masih diperdebatkan. Sebagai analisis alternatif, sekalipun legitimate aim dianggap terpenuhi, ketentuan tersebut tetap tidak memenuhi prinsip proportionality karena tidak memenuhi subprinsip suitability, necessity, maupun proportionality in the narrower sense.

This research aims to examine and interpret the prohibition imposed on political parties from adhering to, developing, and disseminating the teachings of Communism/Marxism-Leninism through the perspective of Critical Legal Studies, as well as to analyze the restriction of constitutional rights resulting from such prohibition based on theory of constitutional rights.

This research applies a socio-legal approach, combining legal analysis with historical, political, cultural, and legal philosophical perspectives. Data were collected through library research using primary and secondary legal materials, while the data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The first research question was examined through Roberto Mangabeira Unger's Critical Legal Studies perspective, whereas the second research question was analyzed using Robert Alexy's theory of constitutional rights based on the parameters of legal basis, legitimate aim, and proportionality.

The findings reveal that the prohibition on political parties from adhering to, developing, and disseminating the teachings of Communism/Marxism-Leninism does not constitute a neutral and objective legal norm. Instead, it represents the institutionalization of the post-G30S political configuration, sustained through historical narratives and anti-communist cultural constructions. Accordingly, the provision must be understood contextually by considering the historical, political, social, and cultural aspects underlying its formation. This research further finds that Article 40 paragraph (5) of the Political Parties Law is unconstitutional based on Robert Alexy’s constitutional review framework. Although the provision satisfies the legal basis requirement, it does not fully satisfy the legitimate aim requirement, since the factual link between communism and a threat to national security and public order rests on a historical construction that remains contested. As an alternative analysis, even if the legitimate aim were assumed to be satisfied, the provision still fails the principle of proportionality, as it does not satisfy the sub-principles of suitability, necessity, and proportionality in the narrower sense.

Kata Kunci : Studi Hukum Kritis, Komunisme/Marxisme-Leninisme, Hak Konstitusional Warga Negara / Critical Legal Studies, Communism/Marxism-Leninism, Constitutional Rights

  1. S1-2026-503057-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503057-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503057-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503057-title.pdf