Perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendesak, dengan proyek karbon berbasis alam muncul sebagai instrumen strategis mitigasi. Namun, proyek sejenis kerap dihadapkan pada ironi mendasar berupa apropriasi hijau, di mana klaim hijau dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi korporasi atau negara tanpa distribusi manfaat yang adil bagi pihak terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi social safeguard melalui kepatuhan aspek komunitas Standar Climate, Community, and Biodiversity (CCB) menurut persepsi komunitas lokal di Sumatra Merang Peatland Project (SMPP), mengukur tingkat mitigasi apropriasi hijau menurut persepsi komunitas lokal, serta menganalisis pengaruh implementasi social safeguard terhadap mitigasi apropriasi hijau.
Penelitian dilakukan di Desa Kepayang dan Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan melibatkan 61 responden yang dipilih secara accidental sampling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner berskala Likert 1–5 yang dikembangkan dari empat dimensi implementasi aspek komunitas Standar CCB dan empat dimensi mitigasi apropriasi hijau. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi social safeguard berada pada ambang batas bawah kategori tinggi (mean=3,41), dengan tingkat mitigasi apropriasi hijau berada pada kategori menengah (mean=2,73). Analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi social safeguard berpengaruh signifikan terhadap mitigasi apropriasi hijau secara simultan (R²=0,685; F=33,611; sig=0,000), dengan dimensi Dampak Positif Bersih Komunitas dan Pemantauan Dampak Komunitas sebagai faktor paling dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealisme standar CCB dan realitas implementasi di tingkat tapak, terutama pada aspek FPIC dan hak pengelolaan bersama, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pemantauan partisipatif dan pengakuan hak pengelolaan bersama untuk mencegah praktik apropriasi hijau.
Climate change poses an urgent global challenge, with nature-based carbon projects emerging as strategic mitigation instruments. However, such projects often confront a fundamental irony in the form of green appropriation, where environmental claims are exploited to strengthen corporate or state legitimacy without fair benefit distribution to affected parties. This study aims to measure the implementation of social safeguards through compliance with the community aspects of the Climate, Community, and Biodiversity (CCB) Standard according to local community perceptions in the Sumatra Merang Peatland Project (SMPP), measure the level of green appropriation mitigation according to local community perceptions, and analyze the influence of social safeguard implementation on green appropriation mitigation.
The research was conducted in Kepayang and Muara Merang Villages, Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra, involving 61 respondents selected through accidental sampling. Primary data were collected through structured interviews using a Likert-scale questionnaire (1–5), developed from four dimensions of CCB Standard community aspect implementation and four dimensions of green appropriation mitigation. Data analysis was performed descriptively and inferentially using multiple linear regression.
The results indicate that the level of social safeguard implementation lies at the lower threshold of the high category (mean=3.41). In contrast, the level of green appropriation mitigation falls within the medium category (mean=2.73). Regression analysis reveals that social safeguard implementation significantly influences green appropriation mitigation simultaneously (R²=0.685; F=33.611; sig=0.000), with Community Net Positive Impact and Community Impact Monitoring dimensions as the most dominant factors. This study concludes that there is a gap between the idealism of the CCB standard and implementation realities at the site level, particularly regarding FPIC and collective management rights. Consequently, strengthening participatory monitoring mechanisms and recognizing collective management rights are essential to prevent green appropriation practices.
Kata Kunci :
apropriasi hijau, social safeguard, standar CCB, kepatuhan, mitigasi, Sumatra Merang Peatland Project
