Kerentanan Struktural Nelayan: Studi atas Relasi Patron-Klien dan Peran Negara di Kawasan PPP Sadeng, Gunungkidul, DIY

Puang Maharani, Dr. M. Falikul Isbah, G.D.Soc., M.A.

2026 | Skripsi | Sosiologi

Penelitian ini mengkaji kerentanan struktural yang dialami kelompok nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, Gunungkidul, DIY. Fokus utama yang diangkat ialah menelisik bagaimana relasi patron-klien di antara tengkulak, pemilik kapal/juragan, dan nelayan buruh, serta peran negara yang belum mampu menjawab kebutuhan nelayan, secara bersama-sama memproduksi dan melanggengkan kerentanan struktural nelayan secara kontinuitas. Kerentanan yang dimaksud bukan sekadar ketidakpastian penghasilan, melainkan kondisi ketidakberdayaan struktural yang muncul dari ketergantungan ekonomi, hambatan mobilitas sosial, dan peran negara yang belum mampu memberikan perlindungan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2003; Creswell, 2014). Informan dipilih secara purposif, mencakup pemilik kapal, nelayan buruh, tengkulak, dan pengurus kelompok usaha bersama (KUB). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan kerangka moral ekonomi Scott (1976, 1972), khususnya konsep relasi patron-klien sebagai pisau analisis utama untuk memahami struktur ketergantungan dan mekanisme pengikat dalam kelompok nelayan, serta konsep ekonomi politik untuk melihat peran negara sebagai kelembagaan yang melingkupi penghidupan kelompok nelayan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi patron-klien di Sadeng bersifat berlapis dan situasional, di mana satu aktor dapat menempati lebih dari satu posisi sekaligus serta mengendalikan secara simultan akses terhadap alat produksi, jalur distribusi hasil tangkap, serta pintu masuk program bantuan negara melalui penguasaan lembaga formal seperti kelompok usaha bersama. Kondisi semacam ini menutup ruang gerak nelayan buruh dan sebagian pemilik kapal, untuk keluar dari hubungan ketergantungan. Pada saat yang sama, negara yang semestinya menavigasi kerentanan nelayan justru turut melanggengkan kerentanan tersebut yang tercermin dari ambiguitas regulasi, distribusi bantuan yang tidak merata, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan sosial dan permodalan. Hal tersebut tidak hanya melanggengkan relasi patron-klien, tetapi secara aktif memperkuat posisi patron sebagai satu-satunya institusi fungsional yang dapat diandalkan nelayan. Kedua kondisi ini saling menopang dan membentuk lingkaran reproduksi kerentanan yang sulit diputus dari dalam kelompok itu sendiri.

This study examines the structural vulnerability experienced by fishing communities in the Sadeng Coastal Fishing Port (PPP Sadeng) area, Gunungkidul, Special Region of Yogyakarta. Its main focus is to investigate how patron-client relations among middlemen (tengkulak), boat owners (juragan), and hired fishermen, together with the state's inability to respond to fishermen's needs, jointly produce and perpetuate fishermen's structural vulnerability on a continuing basis. The vulnerability in question is not merely income uncertainty, but a condition of structural powerlessness arising from economic dependence, barriers to social mobility, and a state that has not been able to provide optimal protection. This study employs a qualitative approach with a case study design (Yin, 2003; Creswell, 2014). Informants were selected purposively and include boat owners, hired fishermen, middlemen, and officers of joint business groups (Kelompok Usaha Bersama, KUB). The study draws on Scott's (1976, 1972) moral economy framework, particularly the concept of patron-client relations, as its main analytical lens for understanding the structures of dependence and the binding mechanisms within the fishing community, and on the concept of political economy to examine the role of the state as the institutional setting that encompasses fishermen's livelihoods. The findings show that patron-client relations in Sadeng are layered and situational: a single actor may occupy more than one position at once and simultaneously control access to the means of production, the distribution channels for catches, and the entry points to state assistance programs through control of formal institutions such as KUBs. This closes off room for hired fishermen, and some boat owners, to escape relations of dependence. At the same time, the state, which ought to help fishermen navigate their vulnerability, instead helps perpetuate it, as reflected in regulatory ambiguity, uneven distribution of aid, and limited access to social protection and capital. This not only sustains patron-client relations but actively strengthens the patron's position as the only functional institution that fishermen can rely on. These two conditions reinforce one another and form a cycle of reproducing vulnerability that is difficult to break from within the group itself.

Kata Kunci : nelayan, kerentanan struktural, patron-klien, keterbatasan negara, PPP