Laporkan Masalah

Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK

Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Konfigurasi politik yang demokratis, menurut konsep politik hukum Mahfud MD, semestinya menghasilkan karakter hukum yang demokratis pula. Namun, dalam praktiknya relasi tersebut tidak selalu berjalan demikian, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) yang menyisakan persoalan substansial meskipun lahir dari konfigurasi politik yang secara formal demokratis. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh presidensialisme multipartai terhadap relasi eksekutif-legislatif dalam proses legislasi Revisi UU KPK, serta bagaimana implementasi politik hukum di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa Risalah Pembahasan, Naskah Akademik Revisi UU KPK, dan literatur teori politik hukum dan sistem kepartaian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, sistem presidensialisme multipartai memengaruhi relasi eksekutif-legislatif dalam proses legislasi Revisi UU KPK melalui pola presidensialisme kompromis dan indikasi kartelisasi politik, yang tercermin dari singkatnya waktu pembahasan serta minimnya resistensi substantif antarlembaga pembentuk undang-undang sehingga mereduksi fungsi checks and balances. Kedua, implementasi politik hukum dalam Revisi UU KPK tidak terpenuhi secara maksimal dari aspek teknokratis, politis-ideologis, partisipatif, dan yuridis-normatif yang ditandai dengan materi muatan yang menyimpang dari Naskah Akademik, absennya artikulasi ideologis fraksi, partisipasi publik yang bersifat tokenistik, serta sejumlah persoalan konstitusionalitas yang tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Revisi UU KPK secara formal-prosedural konstitusional, tetapi bermasalah secara substantif.

According to Mahfud MD’s concept of legal politics, a democratic political configuration should ideally produce a democratic legal character as well. In practice, however, this relationship does not always operate accordingly, as reflected in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) (the KPK Law Revision), which leaves substantial issues despite having emerged from a formally democratic political configuration. This condition raises questions regarding how multiparty presidentialism influences executive-legislative relations in the legislative process of the KPK Law Revision, as well as how legal policy is implemented therein.

This research constitutes normative legal research with a descriptive-analytical character, employing a statutory approach and a conceptual approach. The research materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and decisions of the Constitutional Court, as well as secondary legal materials in the form of Minutes of Deliberations, the Academic Paper on the KPK Law Revision, and literature on legal politics and party system theories. Data were collected through document study. Subsequently, the data were analyzed using a qualitative-descriptive method to address the research questions.

Based on the research conducted, two findings were obtained. First, the multiparty presidential system influences executive-legislative relations in the legislative process of the KPK Law Revision through a pattern of compromise presidentialism and indications of political cartelization, as reflected in the brief duration of the deliberation process and the lack of substantive resistance among the institutions involved in lawmaking, thereby reducing the effectiveness of the checks and balances function. Second, the implementation of legal policy in the KPK Law Revision was not optimally fulfilled from technocratic, political-ideological, participatory, and juridical-normative perspectives, as indicated by substantive provisions that deviate from the Academic Paper, the absence of ideological articulation by parliamentary factions, tokenistic public participation, and several constitutional issues reflected in Constitutional Court decisions. Thus, although the KPK Law Revision is constitutionally valid in a formal-procedural sense, it remains substantively problematic.

 


Kata Kunci : Presidensialisme Multipartai, Relasi Eksekutif-Legislatif, Politik Hukum, Revisi Undang-Undang KPK.

  1. S1-2026-503296-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503296-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503296-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503296-title.pdf