The Legality of Cashless-Only Business Practices: A Legal Analysis of the Roti'O Case under Indonesian Currency Law and Payment System Regulation
Dhimas Haryo Wicaksono, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah mendorong praktik usaha cashless-only, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan Rupiah fisik sebagai alat pembayaran yang sah. Penolakan pembayaran tunai dalam kasus Roti’O menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kewajiban menerima Rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan regulasi sistem pembayaran digital.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penolakan pembayaran tunai dalam kasus Roti’O serta sikap Bank Indonesia terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan mengenai mata uang dan sistem pembayaran, peraturan Bank Indonesia, literatur hukum, pernyataan resmi Bank Indonesia, serta informasi yang relevan mengenai kasus Roti’O.
Penelitian ini menemukan bahwa penolakan pembayaran tunai dalam kasus Roti’O tidak sah menurut hukum, karena kewajiban menerima Rupiah tetap berlaku dan ketersediaan QRIS tidak memberikan dasar bagi pelaku usaha untuk mewajibkan pembayaran digital secara eksklusif. Penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan hukum tersebut timbul dari kurangnya kejelasan mengenai hubungan antara Undang-Undang Mata Uang dan regulasi pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk menegaskan bahwa instrumen pembayaran digital melengkapi, bukan menggantikan, Rupiah fisik serta memperkuat kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
The development of digital payment systems in Indonesia has encouraged cashless-only business practices, raising legal questions concerning the status of physical Rupiah as legal tender. The refusal of cash payments in the Roti’O case illustrates the potential tension between the obligation to accept Rupiah under Law Number 7 of 2011 concerning Currency and the regulation of digital payment systems.
This research aims to analyze the legal validity of refusing cash payments in the Roti’O case and Bank Indonesia’s stance toward such practices. This research employs a normative juridical method using statutory and doctrinal approaches. The analysis is conducted qualitatively through legislation concerning currency and payment systems, Bank Indonesia regulations, scholarly literature, official Bank Indonesia statements, and relevant information concerning the Roti’O case.
The research finds that the refusal of cash payment in the Roti’O case is not legally valid, as the obligation to accept Rupiah remains applicable and the availability of QRIS does not permit merchants to require digital payment exclusively. The research further finds that the legal issue arises from insufficient clarity concerning the relationship between the Currency Law and digital payment regulations. Therefore, clearer regulatory guidance is necessary to reaffirm that digital payment instruments complement rather than replace physical Rupiah and to strengthen legal certainty and public protection.
Kata Kunci : Cashless-Only Business Practices, Legal Tender, Rupiah, QRIS