Beyond the Statute: A Comparative Analysis of Copyright Protection for Digitally Published Visual Arts in Indonesia and Australia
Keishabel Aurellia Herlambang, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Perkembangan teknologi digital telah mengubah proses penciptaan, penyebaran, dan komersialisasi karya seni visual, sekaligus meningkatkan risiko reproduksi, penyebaran, modifikasi, dan distribusi tanpa izin. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penegakan hak cipta digital bagi seniman visual di Indonesia dan membandingkannya dengan Australia untuk mengidentifikasi mekanisme hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis, komparatif, kasus, dan sosiologis-hukum. Bahan-bahan hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, laporan kelembagaan, buku, dan literatur ilmiah, dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi kekayaan intelektual dan seniman visual di Indonesia dan Australia. Analisis ini menerapkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman melalui tiga unsur: substansi hukum, yang berkaitan dengan kecukupan regulasi dan mekanisme penegakan; struktur hukum, yang berkaitan dengan kelembagaan, koordinasi, dan aksesibilitas upaya hukum; serta budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap publik, literasi hukum, perilaku penegakan, dan praktik pengelolaan hak.
Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hak cipta digital di Indonesia cukup efektif. Meskipun telah tersedia hak-hak hukum dan mekanisme penegakan yang substansial, inkonsistensi regulasi, implementasi kelembagaan yang terfragmentasi, hambatan aksesibilitas, serta internalisasi norma-norma hak cipta yang terbatas mengurangi efektivitas praktisnya. Australia menunjukkan koherensi regulasi, jaminan prosedural, prediktabilitas kelembagaan, dan kesadaran akan hak yang lebih kuat, sehingga menawarkan mekanisme yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan kerangka kerja penegakan hak cipta digital di Indonesia.
The expansion of digital technologies has transformed the creation, dissemination, and commercialisation of visual artworks while increasing exposure to unauthorised reproduction, communication, modification, and distribution. This research evaluates the effectiveness of digital copyright enforcement for visual artists in Indonesia and compares it with Australia to identify legal and institutional mechanisms that may strengthen Indonesian copyright protection.
This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, comparative, case, and socio-legal approaches. Legal materials, including legislation, judicial decisions, institutional reports, books, and scholarly literature, are supplemented by interviews with intellectual property practitioners and visual artists in Indonesia and Australia. The analysis applies Lawrence M. Friedman’s legal system theory through three elements: legal substance, concerning regulatory adequacy and enforcement mechanisms; legal structure, concerning institutions, coordination, and accessibility of remedies; and legal culture, concerning public attitudes, legal literacy, enforcement behaviour, and rights-management practices.
The research finds that Indonesia’s digital copyright enforcement is partially effective. Although substantial legal rights and enforcement mechanisms are available, regulatory inconsistencies, fragmented institutional implementation, accessibility barriers, and limited internalisation of copyright norms reduce their practical effectiveness. Australia demonstrates stronger regulatory coherence, procedural safeguards, institutional predictability, and rights consciousness, offering adaptable mechanisms for improving Indonesia’s digital copyright enforcement framework.
Kata Kunci : Digital Copyright Protection, Administrative Access Termination, Intermediary Liability, Procedural Safeguards, Technological Protection Measures, Notice-and-Takedown Mechanisms.