Conflict-Related Sexual Violence in a Secessionist Conflict: The Indonesian Security Apparatus and West Papuan Resistance, The Biar Massacre and The Wasior Tragedy

Teresa Gaia Sebayang, Rochdi Mohan Nazala, S.I.P., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Ketika Indonesia menumbangkan Soeharto pada 1998 dan berjanji menjunjung demokrasi serta hak asasi manusia, komunitas internasional sedang mendefinisikan ulang kekerasan seksual sebagai senjata perang, bukan lagi “jarahan perang”. Skripsi ini mempertanyakan apakah komitmen tersebut benar-benar bertahan di Papua Barat. Penelitian ini mengkaji bagaimana Tragedi Biak Berdarah (1998) dan Tragedi Wasior (2001) menunjukkan adanya kekerasan seksual terkait konflik (conflict-related sexual violence/CRSV) yang dilakukan aparat keamanan Indonesia, khususnya BRIMOB, pada masa Reformasi.

Dengan menggunakan metode penelusuran proses (process tracing) yang didukung pemetaan kasus deskriptif, penelitian ini memanfaatkan dokumentasi hak asasi manusia, kesaksian korban, literatur akademik, dan sumber-sumber kelembagaan. Kedua kasus dievaluasi berdasarkan tiga indikator dari kerangka CRSV: pola kekerasan seksual (dengan fokus pada pemerkosaan dan penyiksaan seksual), niat untuk menindas, mempermalukan, dan memecah belah penduduk, serta iklim impunitas. Kasus Biak, yang ditandai dengan penyiksaan seksual berkepanjangan terhadap perempuan yang ditahan setelah aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, dan kasus Wasior, ketika dilaporkan terjadi pemerkosaan dalam operasi keamanan pascaserangan terhadap sebuah perusahaan kayu, dibaca bersama orientasi politik pemerintahan Habibie dan Megawati serta posisi internasional Indonesia. Institusionalisme feminis, maskulinitas hegemonik, dan tipologi extreme war rape dari Farr digunakan untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual dimungkinkan oleh struktur negara yang termiliterisasi, bukan sekadar akibat pelanggaran oleh oknum.

Skripsi ini berargumen bahwa bukti yang ada konsisten dengan berlanjutnya CRSV di Papua Barat setelah 1998, dan bahwa kekerasan ini berlangsung dalam lingkungan represif yang lebih luas, ketika ekspresi politik orang Papua dipandang sebagai ancaman bagi persatuan nasional dan akuntabilitas nyaris tidak ada. Penelitian ini tidak menyimpulkan secara hukum adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengakui keterbatasan akibat ketergantungan pada sumber sekunder serta dokumentasi kasus yang tidak merata, terutama pada kasus Wasior. Meski demikian, penelitian ini berpendapat bahwa puluhan tahun tanpa pengadilan, pengakuan, maupun pemulihan bukanlah celah dalam cerita ini, melainkan bagian darinya. Dengan membawa lensa gender ke dalam konflik yang selama ini kerap dianalisis melalui komentar yang berpusat pada warga sipil dan berbasis kriminalitas, penelitian ini menyerukan akuntabilitas yang menyasar institusi, bukan hanya pelaku individual.

When Indonesia overthrew Soeharto in 1998 and pledged itself to democracy and human rights, it did so just as the international community was redefining sexual violence as a weapon of war rather than a spoil of it. This thesis asks whether that commitment held in West Papua. It examines how the Biak Massacre (1998) and the Wasior Tragedy (2001) indicate the presence of conflict-related sexual violence (CRSV) by Indonesian security forces, particularly BRIMOB, during the Reformasi period.

Using process tracing supported by descriptive case mapping, the study draws on human-rights documentation, victim testimony, academic literature, and institutional sources. It evaluates the cases against three indicators drawn from the CRSV framework: a pattern of sexual violence (focusing on rape and sexual torture), intent to repress, humiliate, and fragment populations, and a climate of impunity. The Biak case, marked by prolonged sexual torture of detained women following a Bintang Kejora flag-raising protest, and the Wasior case, in which a reported rape occurred during a security operation after an attack on a logging company, are read alongside the political orientations of the Habibie and Megawati administrations and Indonesia’s international position. Feminist institutionalism, hegemonic masculinity, and Farr’s typology of extreme war rape are used to show how sexual violence was enabled by militarized state structures rather than arising from isolated misconduct.

The thesis argues that the evidence is consistent with the continuation of CRSV in West Papua after 1998, and that this violence functioned within a broader repressive environment in which Papuan political expression was treated as a threat to national unity and accountability remained largely absent. It does not make a legal finding of crimes against humanity, and it acknowledges the limits of relying on secondary sources and of unevenly documented cases, particularly Wasior. Even so, the study contends that decades without trial, recognition, or reparation are not a gap in the story but part of it. By bringing a gendered lens to a conflict often analyzed through civilian-centered, crime-based commentary, it calls for accountability that addresses institutions as well as individual perpetrators.

Kata Kunci : secessionism, resistance, human rights, sexual violence, CRSV, feminist institutionalism, Indonesia, gender